PASOLAPOS.COM || Tegas gubernur wayan koster : penanganan keamanan adalah urusan negara dan desa adat Bali.
“Bali sudah ada SIPANDU BERADAT,ORMAS-ORMAS Yang tidak terdaftar dan melanggar UU di larang operasi di bali”
“Koster menyampaikan ini di denpasar pada jumat di saat melantik 21 penjabat tinggi,Pratama salah satunya Gede sura laga sebagai kesbangpol mengantikan I Gusti ngurah wirayatha”
“Gede sura laga tadinya staf ahli sekarang saya jadi tugas sebagai kesbangpol untuk menghadapi premanisme terlebih khusus dari ntt sumba yang selalu membuat keonaran di bali”
“Hal ini di sampaikan berkaitan dengan maraknya isu kehadiran ormas dari luar bali belakangan ,di mana gubernur bali tegas menolak karena justru berpotensi mencoreng citra bali”
“Sekretaris daerah (SEKDA)Bali DEWA MADE INDRA menambahkan yang menjadi fokus pemerintah terhadap isu premanisme berkedok ormas adalah bagaimana agar semua nya mengacu pada regulasi”
“Jangan sampai ada ormas yang proses pembentukannya tidak sesuai dengan regulasi atau proses pembentukannya belum mengikuti regulasi di satu sisi kemudian aktivitas atau kegiatan ormas harus dalam koridor peraturan perundang-undangan.ujarnya.
“Ia menegaskan arahan gubernur bali kepada kesbangpol bali adalah menertibkan ormas yang tidajk sesuai ketentuan regulasi dan aktifitasnya yang membuat suatu keresahan di bali”
“Jadi apabila ada ormas yang proses pembentukannya tidak melalui regulasi yang ada ,maka ini harus di tertibkan ,kata sekda Bali”
“Kepala (kesbangpol) yang baru sudah ditugasi jika ada ormas proses pembentukannya sudah benar berbasis regulasi tetapi aktifitasnya kurang sesuai dengan peraturan perundang -undangan ,kurang kurang sesuai dengan khaidah,budaya,tata krama masyarakat bali maka ini juga harus di tertibkan.sambung DEWA INDRA.”
“Di ketahui selain kepala badan kesbangpol bali,gubernur juga melantik 20 perangkat daerah lainnya,di mana selain fokus pada pemberantasan premanisme berkedok ormas pemerintah provinsi bali juga memprioritaskan isu pembangunan sampah dan pariwisata.”
