FOSMAS Jakarta Apresiasi Langkah Tegas Bupati SBD, Desak Kepala Dinas P & K Dicopot

JAKARTA – PASOLAPOS.COM || Forum Studi Masyarakat Sumba (FOSMAS) Jakarta secara resmi menyatakan dukungan dan apresiasi atas langkah tegas Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Ratu Ngadu Bonu Wulla, S.T., dalam merespons polemik internal di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kabupaten SBD.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Joko Kadu, Kepala Bidang Pendidikan FOSMAS Jakarta. Ia menilai tindakan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Bupati Ratu Wulla di Kantor Dinas P dan K, yang sempat viral di media sosial pada 1 Juli 2025 lalu, merupakan bukti nyata kepedulian pimpinan daerah terhadap pelayanan publik di sektor pendidikan.

“Langkah Ibu Bupati yang turun langsung ke kantor Dinas P dan K kami nilai sebagai bentuk keberpihakan pada rakyat, terutama para guru dan tenaga pendidik yang selama ini hak-haknya terabaikan. Di dinas tersebut bahkan sudah terjadi aksi penikaman, karena itu kami menilai Bupati SBD ingin mencegah agar tidak terjadi tragedi serupa di tubuh Dinas P dan K,” kata Joko dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (5/7/2025).

Menurut Joko, dalam sidak tersebut Ibu Ratu menyampaikan bahwa banyak guru di SBD yang
sejak semester II tahun 2024 belum juga menerima hak mereka. Padahal, data absensi dan berkas persyaratan lainnya telah dinyatakan lengkap dan valid. Bahkan Bupati Ratu Wulla disebut memiliki bukti kuat atas kejanggalan dalam proses pencairan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 mengatur bahwa tunjangan profesi guru harus dibayarkan setiap tiga bulan sekali, paling lambat satu bulan setelah akhir triwulan berjalan. Artinya, jika saat ini sudah bulan Juli 2025, maka pembayaran tunjangan profesi untuk triwulan kedua (April–Juni) seharusnya sudah atau segera dibayarkan, paling lambat akhir Juli.

“Ini bukan angka kecil. Ratusan guru hidupnya bergantung pada tunjangan itu. Kalau pencairannya ditunda-tunda, apa jadinya nasib mereka?” kritik Joko.

Joko menegaskan, polemik di Dinas P dan K SBD jangan hanya dibaca dari aspek etika komunikasi antara Bupati dan ASN dan publik harus menilai persoalan ini secara utuh. Menurutnya, akar masalah justru terletak pada lemahnya manajemen pelayanan publik.

“Etika komunikasi itu penting, tapi etika dalam pelayanan publik jauh lebih penting. Sidak Ibu Bupati harus dilihat sebagai langkah koreksi atas kinerja Kepala Dinas P dan K yang lamban merespons kebutuhan para guru. Kami juga mengapresiasi Ibu Bupati karena berani membuka komunikasi secara terbuka. Sebab, komunikasi tertutup di ruang sempit juga berpotensi terjadi kongkalikong,” tegasnya.

Karena itu, Joko mendesak Bupati Ratu Wulla untuk tidak berhenti pada sidak semata. Organisasi mahasiswa asal Sumba tersebut meminta Bupati segera mengevaluasi dan, bila perlu, mencopot Kepala Dinas P dan K SBD jika terbukti lalai.

“Prinsipnya jelas bahwa pejabat yang tidak mampu melayani rakyat harus diganti. Ini sejalan dengan prinsip John Locke tentang kewajiban pemerintah melindungi hak warganya,” tegas Joko.

Ia juga berharap langkah berani Bupati SBD dapat menjadi preseden positif bagi para kepala daerah lainnya di wilayah Sumba maupun Nusa Tenggara Timur pada umumnya.

“Jika ada kepala dinas yang lamban dan menumpuk masalah bertahun-tahun, Bupati harus berani tegas. Itu pesan moral yang ingin kami tekankan. Pejabat publik digaji dari uang rakyat, maka wajib hukumnya melayani rakyat dengan sepenuh hati,” tutup Joko.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SBD belum memberikan keterangan resmi terkait desakan FOSMAS Jakarta tersebut.***