Rapat Evaluasi PPKM Kabupaten Sumba Barat Daya

Tambolaka,Pasolapos.com – Dalam rangkah rapat evaluasi PPKM tingkat kabupaten Sumba Barat Daya,tertanggal 12 Juli 2021 bertempat di rujab 1 telah terselenggara kegiatan rapat PPKM.

Rapat Evaluasi PPKM Kabupaten SBD.

Rapat evaluasi tersebut dibuka dengan resmi oleh dr.Kornelius Kodi Mete sebagai Bupati Sumba Barat Daya yang di dampingi oleh Marthen Crishtian Taka sebagai wakil bupati Sumba Barat Daya ,Dandim 1629/SBD Letkol INF Laode Muhammad Sabaruddin, Kapolres SBD AKBP Yoseph F.H. Mandagi,S.I.K., Rudolf R. Holo sebagai ketua DPRD bersama wakil ketua 1 DPRD SBD,Samsi P. Golo serta Heri P. Dadi sebagai ketua komisi C Sumba Barat Daya dan Bernardus Bulu sebagai kepala Dinas P&K SBD.

Sejumlah Camat,OPD Kab.SBD,Kepala Puskesmas Se-SBD,dan pemangku kepentingan dalam memutuskan C-19 di SBD.

Hadir dalam rapat evaluasi PPKM adalah sejumlah OPD Sumba Barat Daya,Kepala Bandar Udara Tambolaka,Antonius L. sebagai KPLP Pelabuhan Waikelo,TNI-POLRI wilayah SBD ,dan Para Kapus Se-SBD.

 

Selanjutnya Bupati SBD dr. Kornelius K. Mete dalam sambutannya mengatakan bahwa kasus C-19 di kabupaten Sumba Barat Daya semakin meningkat . Untuk itu ia menghimbau agar masyarakat maupun elemen lainnya terlibat dalam mengambil bagian dalam mengantisipasi C-19 dengan langkah-yang dapat dijangkau.Juga dengan meningkatnya C-19 tentunya segala tempat seperti Posko tingkat kecamatan dan tingkat desa agar dapat dibangun kembali demi mengantisipasi transmisilokal ,dan pada tempat tersebut agar dan harus di sediakan tempat cuci tangan serta harus di sediakan tempat isolasi sehingga mudah dipantau dan agar masyarakat maupun elemen atau komponen lainnya dapat mengindahkan Prorokol Kesehatan.Dan khususnya posko ditingKat kecamatan agar direview serta para tim satgas maupun tim medis lainnya dapat melakukan pembekalan sehingga C-19 jangan meledak dengan tiba-tiba di tengah masyarakat ,dan vaksin mestinya atau wajib setiap masyarakat melakukan itu untuk menambah kekebalan tubuh.Dan untuk acara pesta adat agar ditiadakan dalam jangkah wakru 20 hari kalender guna mengantisipasi dampak C-19,dan siapkan tempat isolasi terpusat,jelas dr. Nelis dalam sambutannya pada rapat evaluasi PPKM.

 

Selanjutnya Wakil Bupati SBD Marthen Crishtian Takka,S.IP dalam sambutannya mengatakan bahwa tentunya di Kabupaten SBD mestinya para tim Covid-19 yang diback up oleh TNI- POLRI agar benar-benar menjalankan tugas secara tegas guna menekan angka C-19.Dan untuk anggaran 8 % dimasing-masing desa agar dapat di salurkan sesuai data dan aturan sehingga ini merupakan salah satu dampak yang dapat mengarahkan masyarakat untuk selalu tertib beraktivitas juga bagi masyarakat yang terpapar atau terkonfirmasi bagi para medis atau tim Satgas harus memberi tanda sehingga masyarakat dapat tahu dan selalu berwaspada dan kalau boleh covid akan diturunkan frekuensinya dan khusus anggaran 8 % dana Covid untuk masker dapat benar diadakan,ungkapnya.

Gambar

Ketua DPRD Rudolf Radu Holo dalam sambutannya mengatakan bahwa kaitan dengan surat edaran Bupati SBD,sebagai lembaga DPRD sangat mendukung untuk dibangun dibangun Posko pada setiap desa.Juga kaitan pembangunan pelaksanaan pencegahan agar benar dijalankan dan jangan Vakum.Kaitan dengan beberapa tempat keramaian , pesta dan kaitan dengan penertiban anjuran protkes sebagai lembaga DPRD dirinya sangat mendukung dan tentunya untuk keselamatan bersama,ungkapnya.

 

Samsi Pua Golo dalam sambutannya mengatan bahwa PPKM sudah berjalan di kabupaten Sumba Barat Daya.Dengan terlaksananya kegiatan PPKM semoga masyarakat kabupaten Sumba Barat Daya semakin hari semakin taat Prokes untuk memutus mata rantai penyebaran C-19.Juga kaitan dengan dana 8% bahwa kebanyakan kepala desa tidak mengadakan masker dan khusus VCR yang belum ada di posko utama kabupaten agar dapat melihat itu,sehingga manakala masyarakat membutuhkan itu agar kita tidak Vakum dan pihak petugas harus lakukan pengecekan kepada setiap masyarakat sehingga kita dapatkan kepastian dan dapat memilah masyarakat yang terkonfirmasi dengan masyarakat umum ,sehingga manakala Dewan meminta data agar di beri data yang Valid.

 

Letkol INF Laode Muhammad Sabaruddin sebagai Dandim 1629/SBD dalam sambutanya singkatnya mengatakan bahwa dalam penaganan covid tidak ada teleransi .Dan saya akan tegas menindaklanjuti edaran bupati SBD agar pada masing-masing desa dapat membangun Pos Covid-19 untuk mencegah transmisilokal,singkat Laode.

Red(Paul-Eman).

Tinggalkan Balasan