Opini  

Masyarakat Susah, Apakah Salah Media?

Yohanes Routa Geli (Yonis) Anggota DPRD Kab. SBD

Tambolaka, PP-(5/11/2019) bertempat di Cafe Dapur Sumba, para awak media bertemu salah satu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten SBD tidak lain adalah Yohanes Routa Geli (Yonis) guna membahas keefektifan media di SBD sebagai wadah kontrol sosial yang paling independen.

dalam diskusi awak media bersama anggota DPR (Yonis), beliau mengkritisi keberpihakan media kepada masyarakat kecil atau masyarakat susah sudah kurang sekali atau bahkan sama sekali tidak terlihat. sekarang masyarakat banyak yang merasa disusahkan dan media tidak melihat itu sebagai suatu bentuk permasalahan yang kemudian harus dimuat dalam berita.

“banyak media sekarang ini yang lebih pro kepada pemerintah dan kepada masyarakat kurang” tegas beliau.

media itu adalah poros informasi utama yang harus disampaikan kepada publik agar banyak yang tahu tentang segala informasi tersebut.

informasi-informasi yang beredar di SBD ini masih simpang siur maka dibutuhkan media sebagai fungsi kontrol yang independen untuk di muat dalam media cetak maupun media online.

“masyarakat sangat mengharapkan sekali kehadiran media di samping mereka untuk bisa menjadi sambung tangan guna menyampaikan keluh kesah mereka” ungkap beliau.

konsistensi pemberian upah minimum oleh pihak swasta bagi pekerja-pekerjanya menuai banyak masalah sehingga pekerja-pekerja swasta tidak memperoleh upah sesuai yang mereka inginkan. hal ini juga mendapatkan kritikan dari Yonis sapaan keren untuk anggota DPR Dapil Kota Loura tersebut.

“Tenaga kerja swasta yang ada di SBD tidak memiliki kontrak kerja, sehingga jika pemilik perusahaan merasa bosan dan tidak suka lagi dengan seenaknya tinggal memecat karyawan atau tenaga kerja tersebut” tuturnya.

Lebih lanjut Yonis menjelaskan seharusnya ada perhatian dari Pemda untuk melihat hal tersebut serta memberi teguran pada perusahaan swasta tersebut, Pemda harus menegaskan upah yang diterima oleh tenaga kerja tersebut sesuai dengan standar upah minimum yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

Dirinya juga mempertanyakan Corporate Social Responsibility (CSR) tanggung jawab sosial perusahaan yang seharusnya bisa digunakan untuk memberdayakan masyarakat.

“Saya mengkritisi ini karena menyangkut masyarakat kecil yang ada di SBD. Mari secara bersama-sama kita saling bahu membahu untuk membangun kabupaten SBD ini menuju Loda Wee Maringi, Pada Wee Malala” imbuhnya

Pak Yonis (DPRD) berpose bersama awak media dan kominfo SBD

diskusi terus berjalan dan pembicaraan tentang masalah-masalah yang ada di Sumba Barat Daya (SBD) masih terus berlanjut diantaranya membahas BBM bersubsidi dan non subsidi yang tidak memihak ke masyarakat kecil, masalah lalu lintas, sekolah SHF di Kecamatan Loura yang tidak memihak ke masyarakat.

“Oleh karena itu untuk kawan-kawan media yang ada di SBD, lebih khusus lagi media-media lokal agar seharusnya mengangkat   dan mempubllikasikan berita-berita seperti ini, sehingga mempunyai dampak bagi masyarakat bagi SBD secara umum” ungkapnya.

Dirinya berharap media harus berani mengangkat  berita-berita tersebut, sehingga Pemerintah bisa mengatahui apa yang sebenarnya terjadi, dan DPRD SBD akan siap mendukung apabila berita yang dinaikan sesuai dengan fakta yang terjadi disertai data-data dan bukti yang jelas.

pimpinan umum media PasolaPos.com bersama wartawan Suara Jarmas

“Wartawan juga harus profesional, harus sesuai dengan kode etik pers serta wartawan jangan mempergunakan kesempatan untuk memperoleh penghasilan tambahan dengan melupakan fungsi pers sebagai alat kontrol  yang independen” tutupnya mengakhiri bincang-bincangnya dengan  media  Pasola Pos dan Suara Jarmas.

(TIM-PP)

Tinggalkan Balasan