GESER DANA BLTD UNTUK FISIK .
Totok,Pasolapos.com – Untuk mengantisipasi dampak wabah pandemi Corona Virus Disease 19 di tingkat kabupaten Sumba Barat Daya NTT yang merusak sendikehidupan masyarakat indonesia dari sabang hingga merauke berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 tertanggal 20 maret 2020 tentang perubahan atas keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang percepatan penanganan C19 dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran kepala BNPB nomor : SE.1/ BNPB / 03 / 2020,tanggal 26 maret 2020 tentang pembentukan guhus tugas percepatan penanganan c19 tingkat Provjnsi dan kabupaten / kota untuk melaksanakan pencegahan,antisipasi,dan penanganan penyebaran c19 secarah terpadu dan terkoordinir pada setiap warga masyarakat yang tengah dilanda wabah pandemi dan lebih masyarakat yang belum merasakan sentuhan dari pemerintah .
Nah dengan adanya dampak wabah pandemi yang akan mengancam ekonomi masyarakat bahkan dapat merenggut nyawa manusia dengan sekejab maka pemerintah pusat mengambil langkah lewat pemerintah desa untuk melakukan pendataan identitas masyarakat yang belum mendapat sentuhan agar dapat diperhatikan lewat Bantuan Langsung Tunai Desa ( BLTD ) .
Namun ketika masyarakat sudah terkaver sebagai penerima dalam berulang kali , Akibat persoalan pemerintahan desa masyarakat penerima manfaat menjadi korban dan hak penerima tidak diberi serta digeser untuk membuat fisik .
Kisruh tersebut berdasarkan hasil investigasi lapangan awak media, kenyataannya terjadi di desa Totok kecamatan Loura kabupaten Sumba Barat Daya NTT dengan kondisi rill lapangan berdasarkan hasil inves bahwa terdapat 65 penerima manfaat BLTD yang tidak menerima hak dan kemudian hak penerima digeser untuk membangun Fisik diantaranya secarah defakto adalah tiga unit WC .
Adapun 3 unit WC yang dibangun dengan Sumber dari Dana BLT Desa, dapat dirinci : bahwa ketiga unit tersebut oleh Jhon Bani Nazu sebagai PLT desa totok menganggarkan 3 unit WC sebesar 7.000.000,00 terhitung keseluruhan material,ditambah dengan Makan Minum ( MAMI ) sbesar 3.000.000,00 keseluruhan menjadi 10.000.000,00 . Sisah dana BLT dari 65 penerima manfaat yang digeser untuk membuat fisik sebanyak 48.500.000,00 . Juga selain dan BLT Desa yang merupakan persoalan , masih banyak unek lain yang sangat disayangkan seperti insentif perangkat inti yang tidak dibayar secarah utuh oleh PLT dalam hal ini seperti insentif termin 1 untuk setiap perangkat seperti Kadus dalam 1 termin hanya dibayar 1800.000,00,tarmin 2 tidak merata dan termin 3 belum dibayar serta dalam satu wilayah dusun terdapat dua orang kepala dusun, hal ini sangat disayangkan .
Beberapa oknum masyarakat yang tengah melakukan galian wc , kepada wartawan menanyakan : apakah sudah merupakan aturan manakala hak masyarakat yang tidak diberi dan kemudian digeser untuk pembangunan fisik kampung situs serta fisik tersebut dianggarkan rupanya proyek besar dari pemerintah ? Dengan adanya kejanggalan membangun fisik dari dana BLT yang merupakan hak dafi 65 penerima manfaat , kalaupun menurut kepala desa bahwa itu penerima ganda BLT , selagi masa jabatan Bani Puu Potto kami tidak dinyatakan ganda Toh ketika Jhon Bani Nazu sebagai PLT Kok hak kami tidak diberi dan di geser untuk membangun fisik kampung situs .
Dengan kunjungan wartawan kami minta agar segala persoalan desa Totok dapat diungkap lewat pemberitaan dari media biar masyarakat dan pemerintah dapat melihat persoalan ini , ungkap beberapa masyarakat .
YT.KAWI sebagai camat Loura yang dimintai tanggapannya kaitanBLT Desa atau Unek yang dilakukan PLT desa menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi agar tidak dipakai secarah sembarangan hak masyarakat dan karena kepala desa sudah berkomidmen membangun beberapa fisik maka sebagai pimpinan wilayah tingkat kecamatan loura saya lakukan dukungan apa yang merupakan komitmed PLT . Memang sudah sangat keliru kalau PLT membangun fisik melalui dana BLT , Tetapi satu catatan bahwa saya akan melakukan klarifikasi dalam waktu dekat bersama pihak berwajib.
