“AKIBAT MASALAH TANAH” PROTES DARI KELUARGA DATU RIDDI,KEPALA BPN MEMINTA MENUNGGU HASIL MEDIASI

             Waikabubak,Pasolapos.com — Kepala Pertanahan Sumba Barat, Yance Anderianus Talan S.ST, saat ditemui media diruang kerjanya,Kamis (08/12/2022) menjelaskan terkait surat permohonan pembatalan pembuatan sertifikat oleh Datu Riddi warga Lahi Hagalang,Desa Bali Loku,Kec. Wanokaka,Kab.Sumba Barat,Provinsi NTT.

Satu Riddi bersama Sony H. Wolung dan keluarga saat berikan pernyataan pada media.

Adapun isi surat permohonan Datu Riddi dirinya merasa keberatan atas tindakan Duanga Magga yang secara sepihak dibantu oleh Kepala Desa Bali Loku Umbu Duang Mau Padji dan Camat Wanokaka saat pengukuran secara administrasi dan secara sembunyi-sembunyi adalah bentuk penghilangan bukti kepemilikan yang sah dari anak kandung Almarhum Laiya Wolu.

 

Tidak hanya itu Datu Riddi juga dalam surat tersebut sangat menyayangkan tindakan sepihak Duangga Magga yang menghibakan tanah kepada kepala desa Bali Loku dan oknum-oknum tertentu yang tidak termasuk keturunan silsilah garis keturunan dari alm. Laiya Wolu tanpa sepengetahuan dirinya.

“Saudara Duangga Magga” memberikan dan membagi-bagikan tanah tidak pada tempatnya kepada Kepala Desa Bali Loku sebagai tanah hibah tanpa sepengetahuan dari kami anak-anak kandung dan saudara kandung dari Almarhum Laiya Wolu” tulis Datu Riddi seperti yang dikutip dalam surat permohonan resmi yang ditujukan ke Kantor Pertanahan Sumba Barat.

Kepala Pertanahan Sumba Barat,Yance Anderianus Talan S.ST,

Menanggapi persoalan itu Kepala Pertanahan ketika dikonfirmasi oleh media ia membenarkan adanya surat permohonan yang masuk dari Datu Riddi iapun menyebut pihak pertanahan telah mengikuti prosedur atau aturan dalam melakukan pengukuran tanah hingga sampai pada tahap menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk pemohon.Namun apabila ditemukan persoalan di lapangan saat pengukuran tentu pengukuran saat itu juga akan dihentikan,Yance membantah kalau ada pihak yang mengatakan pertanahan Sumba Barat melakukan pengukuran tanpa prosedur,itu tidak benar, timpasnya.

“Kami sebagai petugas pertanahan tidak sewenang-wenang melakukan pengukuran apalagi menerbitkan sertifikat tanah apabila di lapangan ditemukan adanya masalah,atau ada pihak yang tidak setuju untuk melakukan pengukuran maka kami tidak akan melanjutkan pengukuran itu”tuturnya.

 

Dan sebelum proses pembuatan sertifikat kami memberikan waktu selama 30 hari apabila ada pihak yang keberatan dapat melaporkan hal tersebut ke kantor beserta bukti yang ada agar dapat diproses.Namun selama jenjang waktu yang diberikan tidak ada yang melakukan keberatan sehingga kami menganggap bahwa tidak ada persoalan hingga dilanjutkan dengan proses penerbitan sertifikat pada tahun 2021 “sambung Yance.

Terkait pengukuran lokasi tanah secara tersembunyi yang mana dituangkan dalam surat permohonan yang dilayangkan oleh Datu Riddi ke kantor Pertanahan hal tersebut di bantah oleh Yance Andrianus Talan S.ST adanya hal pengukuran tersembunyi sebagaimana yang dimaksud Datu Riddi dalam surat permohonan pembatalan sertifikat.

“Karena pada saat pengukuran tanah, pihak pertanahan telah menghadirkan beberapa saksi yang berbatasan langsung dengan lokasi Duangu Magga sebagai pemohon. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya tanda tangan dari beberapa saksi yang hadir saat pengukuran berlangsung,ujar Yance”.

Kades Baliloku,Umbu Duang Mau Padji.

Kades Baliloku ditemui di Waikabubak hari Rabu (7/12/2022)mengaku lokasi tersebut ada di wilayah Desa Baliloku dirinya mendapatkan tanah dari Duanga Mangga (Kades Weehura).

“Saya juga adalah bagian dari keluarga dan jelasnya kalau Kades Weehura memberikan tanah padanya tergantung kerelaan hati dari Duangga Magga kalau saya dapat tanah dari kades Weehura karena adalah kerabat langsung dari kades weehura”ucapnya.

Kades Baliloku mengakui menyatakan bahwa silsilah keluarga betul seperti itu tapi yang berhak atas tanah itu adalah Kades Weehura bukan alm. Laiya Wolu,
berdasarkan penjelasan dari keluarga Datu Riddi yang disampaikan Zakarias T. Pabala dalam pemberian tanah tersebut hubungan silsilah yang tidak pernah ada garis keturunan mendapatkan bagian dari lokasi tersebut,ada beberapa oknum-oknum tertentu yang tidak sewajarnya mendapat bagian ada nama yang tertera kami dengar termasuk ada oknum anggota didalamnya”jelasnya.

 

Dijelaskan oleh Sony H. Wolung tidak sewajarnya tanah ini dibagi-bagi oleh Duangu Magga harusnya dia (Kades) menyampaikan pada kami agar sebagai pemilik warisan kita sama-sama membicarakan lokasi tanah tersebut.

“Saya berharap agar pihak Pertanahan Kabupaten Sumba Barat dapat pertimbangkan soal sertifikat yang sudah diterbitkan.

(Red.Tim Redaksi)

Tinggalkan Balasan