Sumba Barat Daya Fokus Eliminasi Malaria, Dinkes Gandeng UNICEF dan Lintas Sektor

Sumba Barat Daya Fokus Eliminasi Malaria, Dinkes Gandeng UNICEF dan Lintas Sektor.

Sumba Barat Daya, Pasolapos.com — Dalam rangka mempercepat upaya eliminasi malaria, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) menggelar Workshop Demand Creation, yang dilaksanakan pada Senin, 28 April 2025, di Aula Resto Dapur Sumba.

Kegiatan ini terselenggara berkat dukungan penuh dari UNICEF dan melibatkan berbagai unsur lintas sektor, mulai dari pemangku kebijakan, aparat keamanan, hingga perwakilan masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain anggota Komisi I DPRD SBD, Kepala Dinas Kesehatan SBD, perwakilan Bapperida, konsultan UNICEF untuk Pulau Sumba, serta Kapolsek Kodi Bangedo, Kodi, dan Wewewa Selatan. Hadir pula Danramil 1613-02 Laratama, Direktur Poltekkes Bakti Sumba, para tokoh masyarakat, agama, pemuda, influencer, serta jurnalis dari media lokal Galeri Sumba.

Target Eliminasi Tahun 2028

Kepala Dinas Kesehatan SBD, Yulianus Kaleka, dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mencapai target eliminasi malaria. Ia menekankan bahwa pemberantasan malaria tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi butuh keterlibatan aktif masyarakat.

“UNICEF sangat berperan dalam mendukung percepatan eliminasi, khususnya lewat strategi berbasis komunitas. Target global adalah bebas malaria pada 2030, namun untuk NTT ditargetkan rampung pada 2028. Kita di Sumba Barat Daya berharap bisa mencapainya tepat waktu,” ujarnya.

Zona Merah di Tiga Kecamatan

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Sherly RH Kaka, A.Md.Keb, menyampaikan bahwa SBD masih menyandang status zona merah malaria pada tahun 2024. Tiga kecamatan dengan angka kasus tertinggi adalah Kodi Balaghar, Kodi Bangedo, dan Kodi Utara.

Data mencatat, pada tahun 2023 terdapat lebih dari 2.000 kasus, sementara pada tahun 2024 jumlah kasus menurun menjadi 1.077 kasus.

“Anak-anak usia sekolah dasar, terutama kelas 1 hingga 6, menjadi kelompok paling rentan terinfeksi. Kami juga mengedepankan penggunaan mikroskop sebagai metode deteksi utama, karena lebih akurat dibandingkan tes cepat,” jelas Yulianus.

Ia juga menambahkan bahwa penggunaan kelambu menjadi langkah strategis yang terus diperkuat karena terbukti efektif menurunkan angka penularan.

Desa dengan Kasus Tertinggi: Wainyapu

Dari Januari hingga Maret 2025, sebanyak 1.077 kasus malaria tercatat di SBD. Tercatat 25 desa masuk kategori endemis tinggi, dengan Desa Wainyapu sebagai yang tertinggi, mencapai 207 kasus.

Berikut adalah daftar sebaran kasus malaria di beberapa desa:

  • Wainyapu (207)
  • Karang Indah (56)
  • Kahale (43)
  • Waiholo (44)
  • Maliti Bondo Ate (42)
  • Waimaringi dan Rada Malando (masing-masing 39)
  • Bondo Balla dan Delu Depa (masing-masing 34)
  • Watu Wona (36)
    … dan desa lainnya dengan kasus bervariasi antara 6 hingga 29 kasus.

Selain itu, dilaporkan pula terdapat 10 ibu hamil yang terkonfirmasi positif malaria, yang tersebar di desa Rada Malando, Halale, Wali Ate, Wainyapu, Billa Cenge, dan Homba Rica.

UNICEF Dorong Kampanye Berbasis Komunitas

Rensat Tino, konsultan malaria UNICEF untuk Pulau Sumba, menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam eliminasi malaria. Ia menyampaikan bahwa edukasi berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor adalah kunci utama.

“Edukasi harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di desa-desa dengan angka kasus tinggi. Harapannya, masyarakat tak hanya paham risiko malaria, tetapi juga menjadi bagian dari solusi,” katanya.

Workshop ditutup dengan sesi penyusunan konsep kampanye edukatif oleh peserta. Konsep ini akan menjadi acuan dalam implementasi program ke depan agar berdampak langsung terhadap kesadaran dan perilaku masyarakat.

 

Tinggalkan Balasan