TAMBOLAKA,PASOLAPOS.COM==– Kualitas pengerjaan fasilitas publik di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) kembali menuai sorotan tajam. Belum lama rampung, kondisi Alun-Alun Tambolaka kini dilaporkan mengalami kerusakan di sejumlah titik. Tudingan miring mengenai pengerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dan terkesan “asal jadi” pun menyeruak ke permukaan.
Menanggapi carut-marutnya kondisi proyek tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten SBD berikrar tidak akan tinggal diam.
Anggota Komisi 2 DPRD SBD yang membidangi sektor pembangunan,”Heri Pemudadi”, menegaskan bahwa pihaknya tengah mengumpulkan fakta dan siap melayangkan langkah tegas berupa Inspeksi Mendadak (Sidak) ke lokasi.
“Alun-alun ini dibangun memakai uang rakyat dan harusnya jadi wajah kebanggaan SBD, bukan justru jadi simbol pengerjaan yang asal-asalan. Kami di Komisi 2 sedang menyiapkan agenda untuk turun langsung melakukan evaluasi fisik di lapangan,” ujar Heri Pemudadi tegas saat dikonfirmasi.jumad(24/7/2026)
Pimpinan DPRD Ambil Sikap
Tidak hanya Komisi 2, sinyal merah terhadap kerusakan Alun-Alun Tambolaka juga direspon langsung oleh jajaran pimpinan dewan. Wakil Ketua 2 DPRD SBD,”Yus Bora”,Pada saat diruangan yang lalu (4/7/2026)mengonfirmasi bahwa dirinya siap turun gunung memimpin atau mendampingi aksi pengawasan tersebut.
Yus Bora menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam setiap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, jika ditemukan bukti kelalaian atau indikasi penyimpangan teknis oleh kontraktor pelaksana, DPRD tidak akan ragu mendorong adanya sanksi tegas hingga evaluasi total.
“Kami sudah mendapatkan laporan dan informasi terkait kerusakan fasilitas di Alun-Alun Tambolaka. Saya pastikan, kita siap turun langsung untuk mengecek kondisi riilnya. Kalau ada indikasi pengerjaan tak sesuai spesifikasi, kontraktor dan instansi terkait harus bertanggung jawab!” tegas Yus Bora.
Publik Menagih Transparansi
Kerusakan pada ruang publik yang seharusnya menjadi pusat kegiatan masyarakat Tambolaka ini memantik amarah warga. Langkah tegas DPRD SBD untuk menggelar Sidak kini dinantikan publik sebagai bukti nyata fungsi pengawasan legislatif, bukan sekadar gertakan politik belaka.
Sidak mendatang diharapkan tidak hanya memotret kerusakan fisik, tetapi juga membongkar transparansi anggaran, proses serah terima pekerjaan (PST/FHO), serta tanggung jawab masa pemeliharaan oleh pihak kontraktor.
Kadis PU SBD Bangun Munthe saat dikonfirmasi (7/7/2026)mengakui bahwa masih banyak pekerjaan yang belum memenuhi standar kelayakan, pekerjaan ini sejak tahun lalu,saya jabat di dinas PUPR baru Pak Wartawan.Selain itu beliau mengatakan untuk bertemu PPK,Pengawas dari PU,jelasnya.atas arahan kadis PU media berusaha selalu dikonfirmasi setiap pemberitaan media dikontak untuk klarifikasi dan dikirim wa tidak ada tanggapan, respon balik.untuk melanjutkan tanggapan berimbang(cover both sides) selalu saja tidak direspon.
Tim Redaksi.
