PASOLAPOS.COM || Gubernur NTT Melki Laka Lena mengatakan, setiap Kepala Daerah atau pemimpin daerah memiliki tanggung jawab penuh untuk mewujudkan harapan masyarakatnya.
Demikian disampaikannya dalam acara serah terima jabatan Walikota Kupang dan Para Bupati Se-Nusa Tenggara Timur dan Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK dan Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota Se-NTT di Aula El Tari Kupang pada Sabtu 1 Maret 2025.
“Saya mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua bahwa pemimpin daerah adalah pelayan rakyat, yang memikul tanggung jawab besar untuk mewujudkan harapan dan cita-cita masyarakat. Pemimpin yang mendengar dan melayani harus menjadi semangat dalam setiap langkah dan keputusan kita,” jelasnya.
“Komitmen untuk bekerja sepenuh hati, dengan menempatkan kepentingan rakyat di atas segala-galanya, adalah nilai yang harus kita pegang teguh. Tugas ini adalah amanah besar yang hanya bisa kita tunaikan dengan integritas tinggi dan rasa tanggung jawab yang tak terbantahkan,” kata Gubernur.
“Melalui kesempatan ini, saya ingin memberikan proficiat yang tulus kepada Walikota dan Wakil Walikota Kupang serta Bupati dan Wakil Bupati se-NTT yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari lalu oleh Bapak Presiden RI Prabowo Subianto. Saya yakin, bahwa dengan komitmen dan integritas, maka kita akan mampu menghadapi tantangan pembangunan NTT bersama-sama,” tambahnya,” ungkap Melki.
“Saya juga ingin mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa sebagai pemimpin daerah, kita adalah pelayan dan abdi rakyat. Tugas utama kita adalah membela kepentingan rakyat, dan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harap beliau.
Ia juga menegaskan terkait dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, harus dipandang lebih dari sekadar penghematan anggaran. Menurut Gubernur Melki, efisiensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Sebagai pemimpin daerah, kita diwajibkan untuk menerjemahkan kebijakan ini dengan penuh tanggung jawab dan transparansi, menghindari pemborosan, dan memastikan pengelolaan anggaran tepat sasaran. Pengelolaan anggaran harus efisien, tepat sasaran, dan bebas kebocoran. Dalam ruang fiskal terbatas, kita harus memprioritaskan program yang berdampak langsung pada masyarakat untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan NTT,” harapnya.
“Efisiensi anggaran bukan hanya soal mengurangi angka, tetapi memaksimalkan hasil dari setiap program untuk menciptakan perubahan nyata dan berkelanjutan. Fokus kita harus pada prioritas pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial, dan mewujudkan NTT yang lebih sejahtera dan adil. Dengan tekad dan kerjasama solid, kita akan menjadikan NTT sebagai contoh efisiensi dalam pengelolaan anggaran, membawa kita pada kemajuan dan kesejahteraan merata bagi seluruh masyarakat Flobamorata,” tegasnya.
Gubernur juga menjelaskan Provinsi NTT memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, pariwisata, dan energi terbarukan yang perlu dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. “Tugas kita adalah mengoptimalkan potensi ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan membuka ruang investasi, khususnya hilirisasi sumber daya alam non-tambang, untuk menciptakan lapangan kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memicu industrialisasi,” tegasnya.
“Saya sangat mengharapkan agar para Bupati/Walikota dapat menyusun RPJMD yang terintegrasi dan tersinkronisasi dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN, serta mengacu pada Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gilang Rakabuming Raka, serta Dasa Cita Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2025-2030. Semua ini harus dijalankan dengan komitmen penuh, menjadi pedoman untuk langkah nyata setiap pemerintah daerah di NTT. Kesatuan langkah antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sangat krusial untuk mengatasi tantangan NTT. Kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi yang solid antar tingkatan pemerintahan harus menjadi fondasi agar kebijakan dan program berjalan harmonis, memberi dampak positif yang maksimal bagi masyarakat”, harap Melki.
“Kita juga menyaksikan Pelantikan 21 Ketua Tim Penggerak PKK dan Pengukuhan Ketua Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-NTT, yang menegaskan peran keluarga sebagai pilar utama dalam pembangunan. Untuk mewujudkan NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan, kontribusi PKK yang terhubung dengan setiap keluarga di NTT sangat penting. Keluarga, sebagai motor kreatifitas lokal, memainkan peran strategis dalam pengembangan ekonomi, kesehatan, terutama dalam menanggulangi stunting, dan pendidikan,” ungkap Putra Ende tersebut.
