Refleksi Politik, Pilbup Menjadi Hal yang Rawan di Sumba Barat Daya :Catatan Bagi Pemerintah,KPU dan Pengawas Pemilu

TAMBOLAKA – PASOLAPOS.COM || Pergolakan politik Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) selalu memasuki babak baru pada setiap akhir pekan. Kejelasan para bakal calon bupati dan wakil bupati SBD semakin terang, beberapa nama telah menunjukkan diri sebagai masyarakat terpilih dari ribuan penduduk yang mendiami tanah “Loda Weemaringi Pada Waimalala.”

 

 

Fenomena perkembangan isu dan narasi panas mulai dirasakan serta terendus di tengah-tengah kehidupan masyarakat SBD. Pasalnya, masyarakat menakutkan hal-hal politik berbau kesukuan, agama, dan kesatuan daerah yang fanatik akan bisa memantik pertikaian massal. Dikarenakan pada periode sebelumnya, Kabupaten SBD masuk dalam jajaran kode merah rawan kekerasan dan tindakan anarkisme pada setiap pemilihan kepala daerah.

 

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Bawaslu NTT, Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si, dengan memberikan sinyal khusus kepada Kabupaten Sumba Barat Daya, Senin (12/2/2024). “Jumlah TPS yang memiliki riwayat terjadinya kekerasan ada 306 TPS. Terbanyak di Kabupaten Sumba Barat Daya dengan 80 TPS,” ujarnya demikian.

 

 

Beberapa masyarakat SBD masih merasakan trauma yang mendalam dengan kejadian politik periode lalu. Pengorbanan darah, rumah terbakar, dan bahkan nyawa dari kerabat terdekatnya telah menjadi tumbal politik dengan disematkan rasa emosional terhadap kesamaan wilayah para aktor politik.

 

 

Menurut pendapat Abraham Lincoln yang juga Presiden Amerika Serikat, “Politik adalah milik rakyat.” Seharusnya, pertarungan politik dimaknai sebagai pesta rakyat yang sesungguhnya untuk memilih pemimpin baru. Namun, realitanya kadang berubah menjadi awal kejatuhan masyarakat antara wilayah. Imbasnya, masyarakat kecillah yang menjadi korban atas mahkota yang diperebutkan di SBD. Banyak hal telah dipertaruhkan hanya untuk melegalkan jalan menuju singgasana SBD.

 

 

Dari sejumlah deretan kasus pemilihan di SBD, masyarakat harus sadar sepenuhnya untuk belajar dan mengerti politik. Kita hanyalah subjek politik yang patut menjalankan ritme politik yang baik dan kondusif. Apabila memihak kepada salah satu paslon, berpihaklah atas dasar pandangan visi dan misinya atau tawaran kebijakan yang benar-benar menyasar pada program pembangunan masyarakat.

 

 

Baiknya juga para pihak petarung politik menjalankan politik berwibawa, bersih, penuh amanat nilai moral, dan penuh kedamaian di tengah situasi politik SBD serta mengupayakan agar tidak menimbulkan tumbal politik terutama yang ke arah masyarakat kecil. Dengan begitu, label dan citra buruk yang melekat pada wilayah SBD bisa berubah ke arah yang lebih positif dan membanggakan, seperti prestasi anak-anak sekolah, pembangunan infrastruktur yang baik, meningkatkan daerah pariwisata, atau penghargaan pemda atas etos kerja yang baik kepada publik.

Masyarakat SBD harus sadar bahwa jangan terlalu bereuforia pada pilihannya. Namun, realitanya ketika ia mendulang suara, dialah pemenang sesungguhnya atas segala perjuangan.

 

Bawaslu SBD diduga tidak mampu mengatasi potensi masalah yang menimbulkan masalah perpolitikan di Kabupaten SBD. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan masyarakat secara umum, akan memicu terjadinya keributan yang semakin meluas.

Tinggalkan Balasan