TAMBOLAKA – PASOLAPOS.COM || Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sumba Barat Daya, yang juga merupakan anggota DPRD dari Fraksi PKB, Thobias Dowa Lelu, angkat bicara terkait insiden penikaman yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) Kabupaten Sumba Barat Daya. Insiden tragis ini menimpa salah satu kepala seksi kurikulum dan sempat mengguncang publik SBD.
Thobias menyampaikan keprihatinan sekaligus kritik terhadap sistem birokrasi yang dinilai terlalu rumit. “Peristiwa berdarah kemarin di Dinas P&K, ada apa? Ini aturan bertele-tele. Ini alasannya karena salah satunya itu terlalu banyak peraturan, tapi saya tidak membela siapapun. Pada intinya pelaku harus dijerat hukum sesuai tindakannya dan menolak perdamaian untuk menjadi pengingat agar tak terjadi hal serupa lagi. Namun pemerintah juga harus melayani sesuai dengan kebutuhan yang ada,” ungkap Thobias dengan tegas.
Kasus penikaman ini sebelumnya sudah dimuat dalam laporan PasolaPos, yang menyebut bahwa insiden terjadi akibat persoalan administratif terkait pencairan dana guru kontrak dan tenaga pendidikan lainnya. Menanggapi hal tersebut, Thobias meminta pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan para guru.
“Kalau misalnya data masuk itu ada 300-an dan ketika diverifikasi yang memenuhi syarat ada 110 atau lebih, ya sudah cairkan yang 110 itu atau yang sudah diverifikasi. Panggil kepala sekolahnya dan cairkan saja yang telah diverifikasi,” ujarnya.
Thobias juga menyinggung soal aspek kemanusiaan dalam pelayanan publik, terutama saat menyangkut hak-hak tenaga pendidik yang telah bekerja berbulan-bulan tanpa gaji. “Orang-orang kalau lapar ya pasti terjadi hal yang tidak diinginkan. Dunia ini berkelahi karena perut. Kalau perut sudah kenyang maka tidak ada perang,” pungkasnya.
Menurut Thobias, insiden ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah agar tidak bersembunyi di balik regulasi yang justru menyulitkan rakyat. Ia meminta agar proses pencairan dana bagi tenaga kontrak dan guru disederhanakan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.
“Aturan memang penting, tapi melihat situasi dan kondisi juga lebih penting. Jika semua syarat telah dipenuhi, jangan tunggu lama-lama. Segera cairkan, karena para guru juga manusia yang punya kebutuhan hidup,” tambahnya.
Masyarakat berharap, seruan dari tokoh politik seperti Thobias Dowa Lelu ini bisa menjadi pendorong perubahan di sektor pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan, agar lebih cepat, tepat sasaran, dan manusiawi.
