PASOLAPOS.COM || Dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa (Kades) Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), NTT, inisial ARM, tengah jadi sorotan.
Isu ini mencuat setelah ARM dikabarkan memotong dana bantuan sosial (bansos) masyarakat untuk rehabilitasi kantor desa yang hingga kini belum terealisasi.
Indikasi penyimpangan mulai terlihat sejak 2022. Kala itu, ARM diduga memotong Rp100.000 dari setiap penerima bansos yang berjumlah 753 orang.
Jumlah yang terkumpul mencapai Rp75.300.000, namun hingga 2025, kantor desa yang dijanjikan akan direhabilitasi masih tak tersentuh.
Tak berhenti di situ, ARM kembali melakukan pemotongan dana bansos pada 2024 dengan nilai lebih besar.
Sebanyak 1.103 penerima manfaat (PM) diminta menyetor Rp200.000 per orang, menghasilkan total Rp220.600.000.
Namun, seperti rehabilitasi kantor desa, janji perubahan pun hanya sebatas angan.
Yang membuat kasus ini semakin menarik adalah pengakuan seorang wanita misterius yang dekat dengan ARM.
“Dia pernah curhat kalau dia mau pinjam uang bunga,” ungkapnya pada Kamis, 16 Januari 2025.
“Saya kaget waktu tahu dia sedang bangun PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini),” ungkapnya lagi menambahkan.
Wanita tersebut mengaku bingung dengan manajemen keuangan ARM, terutama terkait alasan meminjam uang berbunga tinggi di tengah dugaan korupsi besar-besaran.
Proyek pembangunan PAUD yang disebut-sebutnya juga tak lepas dari spekulasi publik, mengingat tidak ada transparansi terkait sumber dana maupun progresnya.
Masyarakat Desa Kori kini semakin geram. Banyak yang mempertanyakan kemana larinya dana yang sudah dikumpulkan selama bertahun-tahun.
Warga mendesak pemerintah kabupaten dan pihak berwenang untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dana desa dan memberikan keadilan bagi mereka yang menjadi korban.
“Kami hanya ingin kejelasan. Kalau memang dia salah, harus diproses hukum. Kami lelah hanya dijanjikan perubahan, tapi kenyataannya nihil,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya kepada Media Storihits.com, Kamis, 16 Januari 2025.
Kasus ini menjadi cerminan penting bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, ARM belum memberikan klarifikasi resmi terkait tuduhan yang dialamatkan padanya.
