TAMBOLAKA – PASOLAPOS.COM || Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dari Fraksi Partai Hanura, Frederikus Kette, menyuarakan tuntutan tegas agar kasus dugaan data siluman dalam perekrutan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dibuka secara transparan. Ia menyebut, permainan kotor dengan menyisipkan nama titipan dalam daftar penerimaan PPPK harus segera dibongkar agar tidak mencoreng citra DPRD dan Pemerintah Daerah.
Kasus ini mencuat setelah beredar dugaan bahwa sejumlah nama pendaftar PPPK mendapat “bantuan” dari oknum dalam, yang diduga kuat melibatkan sebagian kecil orang di lingkaran DPRD maupun pemerintahan daerah. Praktik nepotisme ini disinyalir menjadi penyebab kekacauan dalam proses seleksi PPPK di Kabupaten Sumba Barat Daya.
Dalam rapat resmi, Frederikus menyampaikan kritik tajam terhadap situasi tersebut. “Struktur yang ada mari kita rubah ini Sumba Barat Daya, supaya menjadi lebih untuk Loda Wee Maringi Pada Wee Malala, jangan kita hanya sebatas omon-omon tetapi bobrok kita di dalam,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dampak buruk yang ditimbulkan akibat ulah segelintir orang, baik dari eksekutif maupun legislatif. “Hancur Pemerintah, hancur DPRD, kita dituding kiri kanan oleh karena permainan satu atau dua orang. Pemerintah yang bermain DPRD yang kena, DPRD yang bermain Pemerintah yang kena. Seolah-olah sekarang kita diadu,” lanjut Frederikus dengan nada kecewa.
Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan keadilan, Frederikus Kette meminta agar proses investigasi dilanjutkan ke tahap kedua. Ia mendorong agar seluruh 2000 nama yang terlibat diperiksa satu per satu, dan hasilnya dibuka ke publik.
“Saya atas nama pribadi dan Partai Hanura meminta untuk lanjut ke tahap kedua untuk pemeriksaan masing-masing nama satu per satu dari 2000 nama agar persoalan ini terbuka ke seluruh masyarakat, dan sehingga citra atau nama baik DPRD dan pemerintah pulih kembali,” tegasnya.
Seruan ini mendapatkan respons serius dari berbagai kalangan masyarakat yang selama ini mendambakan sistem perekrutan ASN yang adil dan bebas dari intervensi politik maupun nepotisme. Harapan besar kini tertuju pada keberanian DPRD dan Pemerintah SBD untuk menuntaskan kasus ini secara terbuka dan adil demi menjaga integritas lembaga serta kepercayaan publik.
