TAMBOLAKA, PASOLAPOS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) menyatakan dukungan penuh terhadap pengalokasian anggaran penanganan stunting oleh pemerintah daerah. Meski demikian, lembaga legislatif tersebut menegaskan bahwa besarnya dukungan anggaran harus dibarengi pengawasan ketat serta koordinasi menyeluruh hingga ke level desa.
Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumba Barat Daya, Thomas Tanggu Dendo, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (18/11/2026).
Menurut Thomas, upaya menekan angka stunting tidak boleh hanya berhenti di atas kertas perencanaan maupun pembahasan anggaran di tingkat kabupaten. Setiap program harus benar-benar menyentuh dan dirasakan langsung oleh masyarakat di pelosok desa, khususnya keluarga yang memiliki anak balita, ibu hamil, serta calon pengantin.
Untuk itu, ia mendorong para kepala desa, kader posyandu, hingga tim pendamping keluarga agar lebih proaktif turun ke lapangan memberikan pendampingan dan edukasi sejak dini. Materi penyuluhan dinilai perlu menekankan pentingnya pemenuhan gizi seimbang, pemberian ASI eksklusif, pola asuh anak yang tepat, menjaga kebersihan lingkungan, serta pemeriksaan kesehatan rutin bagi ibu hamil dan balita.
“Apabila sejak dini orang tua mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang baik, maka pasti akan patuh melaksanakannya. Pengetahuan yang baik akan melahirkan kesadaran, dan kesadaran akan melahirkan perubahan perilaku dalam keluarga,” ujar Thomas.
Lebih jauh, Thomas mengingatkan bahwa keberhasilan penanganan stunting sangat bergantung pada kesamaan visi dan koordinasi yang solid antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dari sisi pembiayaan di tingkat akar rumput, DPRD juga membuka ruang bagi pemerintah desa untuk turut mengambil peran melalui pemanfaatan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Para kepala desa boleh mengalokasikan sebagian anggaran bersumber dari dana desa untuk program penanganan stunting, sepanjang peraturan yang membolehkannya. Dana desa diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan yang mendukung kegiatan pencegahan stunting di tingkat desa, seperti pemberian makanan tambahan, penyuluhan, hingga perbaikan sarana sanitasi dan air bersih,” jelasnya.
Selain sinergi pusat dan desa, Thomas menekankan perlunya kerja sama lintas sektor secara keroyokan antar-organisasi perangkat daerah (OPD). Penanganan stunting, kata dia, tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan dan DP3P2KB semata.
Sejumlah instansi teknis lain harus terlibat aktif sesuai tugas pokoknya, mulai dari Dinas Pekerjaan Umum untuk penyediaan sarana air bersih dan sanitasi layak, Dinas Pertanian dalam memperkuat ketahanan pangan keluarga, hingga Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan guna menjamin ketersediaan asupan protein hewani bagi anak dan ibu hamil.
DPRD SBD pun memastikan akan mengawal penggunaan anggaran stunting secara ketat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan di lapangan, hingga evaluasi program agar tepat sasaran. Dengan kolaborasi intensif semua pihak, angka stunting di Sumba Barat Daya diharapkan terus menurun demi menyiapkan generasi masa depan yang unggul.
“Anak-anak yang sehat dan bebas stunting diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan siap bersaing di masa depan, serta menjadi modal penting bagi pembangunan Sumba Barat Daya yang lebih maju,” pungkasnya. (Red/Pasolapos)












