TAMBOLAKA, PASOLAPOS.COM – Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) resmi menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Sanlim Samudra Jaya terkait pengangkutan material pasir dari Kabupaten Ngada melalui jalur laut, Kamis (19/11/2026).
Penandatanganan kesepakatan tersebut dihadiri langsung Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, bersama Direktur Operasional PT Sanlim Samudra Jaya, Marta Dinata Tandun, serta sejumlah pejabat teras di lingkup Pemerintah Kabupaten SBD.
Dalam kerja sama ini, pihak PT Sanlim Samudra Jaya menyatakan kesiapannya mengoperasikan armada kapal tongkang berkapasitas angkut sekitar 10 ribu ton pasir dalam sekali pelayaran. Untuk menunjang kelancaran proses bongkar muat agar tidak mengganggu aktivitas kepelabuhanan lainnya, fasilitas dermaga khusus juga disiapkan di Pelabuhan Waikelo yang dinilai strategis dan mudah diakses dari berbagai wilayah di SBD.
Langkah mendatangkan material pasir dari luar daerah ini menjadi kebijakan strategis Pemkab SBD dalam menekan aktivitas pengambilan pasir di kawasan pesisir lokal. Selama ini, penambangan pasir pantai di wilayah SBD kerap memicu abrasi, mengancam permukiman warga pesisir, serta merusak ekosistem dan keindahan pantai yang menjadi aset utama sektor pariwisata daerah.
Selain aspek pelestarian lingkungan, kerja sama pengangkutan jalur laut ini juga ditujukan untuk menjawab persoalan klasik masyarakat SBD terkait keterbatasan pasokan dan tingginya harga pasir. Ketersediaan material yang stabil diharapkan mampu mempercepat pembangunan rumah warga, ruas jalan, gedung pemerintahan, hingga berbagai fasilitas umum lainnya.
Guna memastikan distribusi berjalan tertib dan merata, Pemkab SBD saat ini tengah menyiapkan pihak ketiga sebagai pengelola penyaluran pasir kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga akan mengatur tata kelola distribusi secara ketat, mulai dari titik bongkar di Pelabuhan Waikelo, mekanisme pemesanan, hingga pengiriman ke tingkat desa agar tidak terjadi penumpukan maupun praktik permainan harga di lapangan.
Di samping itu, Pemkab SBD terus mematangkan koordinasi lintas pihak—melibatkan perusahaan mitra, otoritas pelabuhan, aparat keamanan, dan pengelola distribusi—termasuk menetapkan skema harga jual yang ramah di kantong masyarakat.
Melalui kehadiran tongkang pengangkut pasir ini, Pemkab SBD optimistis kebutuhan material konstruksi masyarakat luas dapat terpenuhi secara berkelanjutan sekaligus membuka peluang kerja sama transportasi laut lainnya di masa mendatang tanpa mengorbankan kelestarian pesisir Sumba Barat Daya. (Red/Pasolapos)












