TAMBOLAKA – PASOLAPOS.COM || Kebutuhan pasir di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) kian hari semakin mendesak. Masyarakat mengeluhkan harga pasir yang melambung tinggi karena ketersediaan yang sangat terbatas. Kondisi ini membuat warga kesulitan dalam membangun rumah maupun keperluan konstruksi lainnya.
Padahal, sebelumnya pasir putih pantai di SBD tidak diperbolehkan untuk ditambang. Namun, melihat situasi saat ini, kebutuhan masyarakat terhadap pasir menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Pasir pun berubah menjadi barang langka dan sangat mahal di pasaran.
Menanggapi hal tersebut, media Pasolapos berkesempatan melakukan wawancara dengan Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla Talu, di ruang kerja kantornya, Senin (25/08/2025).
Dalam pernyataan singkatnya, Bupati Ratu Wulla Talu menjelaskan bahwa pihaknya tengah mengurus dokumen pengadaan pasir alam dan pasir kali dari Kabupaten Ngada, Flores, NTT. Pasir tersebut nantinya akan dikirim menggunakan kapal tongkang. Sementara itu, dermaga untuk bongkar muat pasir akan dibangun oleh para pengusaha yang turut berperan dalam kerja sama ini.
Lebih lanjut, Bupati juga menegaskan bahwa jalur distribusi pasir menuju masyarakat akan diatur secara khusus. Pemerintah menyiapkan jalur distribusi alternatif agar tidak mengganggu aktivitas jalan raya di area kantor daerah. Dengan demikian, pengiriman pasir kepada konsumen dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.
Namun demikian, sambil menunggu realisasi proses pengiriman pasir dari Flores, pemerintah daerah sebenarnya telah cukup lama menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi NTT terkait rencana pengambilan pasir pantai di wilayah lokal untuk memenuhi kebutuhan warga.
Salah satu lokasi pantai yang sudah disiapkan adalah Pantai Marapu di wilayah Kodi Balaghar, yang rencananya akan dijadikan area tambang pasir untuk kemudian dijual ke pasaran. Akan tetapi, hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten SBD masih menunggu dispensasi resmi dari pemerintah provinsi agar pengambilan pasir tersebut dapat dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
Bupati Ratu Wulla Talu menutup pernyataannya dengan memastikan bahwa pemerintah akan terus mengupayakan solusi terbaik bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa pengelolaan pasir, baik dari luar daerah maupun lokal, akan tetap memperhatikan regulasi lingkungan serta kesejahteraan warga Sumba Barat Daya.
