Warga Kecamatan Loura dan Kota Tambolaka Mendesak Pemkab SBD Cari Solusi Alternatif Penambangan Pasir

Abrasi pantai Mananga Aba,kian hari makin parah.

KARUNI – PASOLAPOS.COM || Sejumlah masyarakat di Kecamatan Loura dan Kota Tambolaka menyuarakan harapan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Barat Daya (SBD) memberi kebijakan yang lebih fleksibel terkait pengambilan pasir di Pantai Mananga Aba.

 

 

Pasir tersebut digunakan untuk kebutuhan pembangunan rumah pribadi yang semakin mendesak.

 

Menurut warga, pelarangan sepihak tanpa solusi konkret dari pemerintah akan menimbulkan dampak signifikan, terutama pada sektor ekonomi masyarakat.

 

 

“Kami paham bahwa mengambil pasir dari pantai memiliki dampak lingkungan, tapi kami juga butuh membangun rumah. Kalau pemerintah melarang, harus ada alternatif yang jelas,” ujar Berto, salah seorang warga Kecamatan Loura.

 

 

Hal serupa disampaikan Petrus Kapeki, masyarakat setempat, yang menyoroti pentingnya kepekaan pemerintah terhadap kondisi ekonomi rakyat.

 

 

“Kalau tidak ada solusi, ini akan memberatkan kami. Harga bahan bangunan terus naik, dan pasir pantai adalah salah satu sumber yang paling terjangkau bagi masyarakat kecil,” tegas Petrus.

 

 

Pantai Mananga Aba memang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata indah di SBD, sehingga potensi kerusakan lingkungan menjadi perhatian serius pemerintah.

 

Penjabat Bupati,Yohanes Oktavianus saat ditemui belum lama ini.

Namun, warga berharap Pemkab SBD tidak hanya mengeluarkan kebijakan larangan, tetapi juga menghadirkan solusi praktis, seperti membuka tambang pasir resmi di lokasi lain atau memberikan subsidi bahan bangunan.

 

 

Dihubungi terpisah, Penjabat (Pj) Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Yohanes Oktovianus, menyatakan bahwa pemerintah daerah akan segera merespons permintaan warga terkait pengambilan pasir di Pantai Mananga Aba.

 

 

“Besok kami akan mendiskusikan hal ini bersama teman-teman di pemerintah daerah. Permintaan warga tentu menjadi perhatian kami, dan kami akan mencari solusi terbaik yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan aspek lingkungan,” ujar Yohanes.

 

 

Ia menambahkan bahwa keputusan akan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, baik warga maupun kelestarian pantai sebagai aset daerah.

 

 

“Kami ingin memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil benar-benar berdampak positif bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan