TAMBOLAKA–PS/PasolapoS.com, Bantuan Langsung Tunai Desa yang bersumber dari Dana Dasa untuk masyarakat guna mengantisipasi wabah pandemi yang merusak sendi kehidupan masyarakat dari sabang sampai merauke “saya tegas perintahkan seluruh kepala desa se-SBD agar dana BLT desa tahap Dua bagi kepala desa yang belum melakukan pembagian dana tersebut kepada masyarakat khususnya bagi pihak penerima manfaat sesuai data nama hasil finalisasi akhir dari pemerintah pusat . Dan manakala Kepala Desa tidak salurkan BLT desa , itu sangat beresiko . Juga BLT desa tahun 2020 sudah ditegaskan bahwa untuk pembangunan fisik didesa tidak ada karena kaitan dengan corona virus disease 19 , maka dengan dasar itu kepala negara Instruksikan memberi bantuan yang bersumber dari dana APBD dan APBN kepada masyarakat untuk mengantisipasi dampak pandemi , jadi manakala ada kepala desa yang tidak melakukan pembagian atau menyalurkan BLT desa pada masyakat termasuk Dana Distribusi penjagaan posko tingkat desa , sekali lagi sangat beresiko dan terkait dengan BLT desa kami tetap lakukan Monef , demikian yang disampaikan Dominggus Bula selaku PLT . Dinas PMD kabupaten SBD provinsi NTT di ruang kerjanya (20/7).
Dadi Samadi selaku PD tingkat kecamatan loura yang dimintai tanggapannya tentang beberapa kepala desa di tingkat kecamatan loura yang belum membagikan BLT desa tahap dua tahun 2020 maupun distribusi penjagaan posko tingkat desa mengatakan ” bahwa dirinya tidak tahu entah apa alasan kades tidak membagikan , tetapi kalaupun seperti itu tetap saya komunikasi dengan kepala desa untuk melakukan pembagian dan manakala kepala desa tidak mengikuti Ya itu urusan kades sudah , ungkap singkat .
Untuk menyelamat administrasi negara yang bersumber dari Dana Desa akibat dampak pandemi dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia serta berdasarkan surat tindaklanjut Gubernur NTT nomor 443.1/07/BO2.1 tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19 dalam rangkah penanganan dampak sosial ekonomi akibat wabah COVID-19 bagi keluarga miskin , namun dibalik evoria para kepala desa tidak melakukan dengan semestinya agar tim KPK,tim BPK bersama tim irwilkab maupun dinas terkait PMD kabupaten SBD agar melakukan Monef.
Red(Paul-El).
