PASOLAPOS.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia secara resmi menolak gugatan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) tahun 2024. Putusan ini disampaikan dalam sidang pleno MK pada Rabu, 5 Februari 2025.
Dengan keputusan ini, MK memastikan bahwa gugatan yang diajukan oleh pasangan calon Fransiskus M. Adilalo dan Yeremia Tanggu tidak dapat diterima. Artinya, hasil Pilkada yang telah berlangsung pada 27 November 2024 tetap sah dan tidak mengalami perubahan.
Bupati Terpilih: Keputusan Ini Memberikan Kepastian bagi Masyarakat
Menanggapi putusan tersebut, Bupati terpilih Ratu Ngadu Bonu Wulla mengungkapkan rasa syukur serta menegaskan bahwa keputusan MK ini memberikan kepastian bagi masyarakat Sumba Barat Daya.
“Kami bersyukur karena ini merupakan keputusan final. Dengan ditolaknya permohonan pemohon, maka kami telah ditetapkan oleh KPU sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya yang sah,” ujar Ratu Wulla.
Menurutnya, keputusan MK yang bersifat final dan mengikat telah mengakhiri semua spekulasi terkait hasil Pilkada. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa kepemimpinannya bersama Dominikus A. R. Kaka (Angga Kaka) telah mendapatkan legitimasi penuh.
“Masyarakat kini tak lagi berada dalam ketidakpastian atau bertanya-tanya mengenai hasil pemilihan. Ini adalah keputusan akhir, dan tidak bisa diganggu gugat,” tambahnya.
Himbauan untuk Masyarakat Agar Tetap Kondusif
Bupati terpilih juga mengingatkan para pendukung serta masyarakat agar tetap menjaga kondusivitas dan tidak bereuforia secara berlebihan.
“Kita hanya perlu menunggu proses lebih lanjut, termasuk pelantikan resmi. Harapan saya, seluruh masyarakat tetap tenang, bersyukur, dan terus menjaga keamanan di daerah kita,” imbuhnya.
Dengan ditolaknya gugatan ini, maka seluruh tahapan Pilkada Sumba Barat Daya 2024 telah mencapai titik akhir. Kini, masyarakat menanti momen pelantikan Ratu Ngadu Bonu Wulla dan Dominikus Angga Kaka sebagai pemimpin baru Kabupaten Sumba Barat Daya.
