PASOLAPOS.COM|| Ketua Bateman Desa SBD, Yosef Lendu, turut angkat bicara terkait isu ini dan menyerukan perlunya tindakan tegas jika, dugaan tersebut terbukti benar.(Kamis,23-01-2025 Sore tadi).
“Kita sangat menyayangkan kejadian seperti ini. Kalau benar dugaan itu, maka harus ditindaklanjuti agar menjadi pelajaran bagi yang lain,” ujar Yosep kepada wartawan PASOLAPOS.COM.
Menurut Yosef, praktik seperti ini tidak hanya mencederai kepercayaan publik terhadap Pemerintah Daerah, tetapi juga merusak tatanan integritas pejabat yang seharusnya menjadi teladan.”ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya transparansi dalam mengungkap kasus ini agar tidak ada lagi kepala desa yang menjadi korban.
“Ini soal keadilan dan integritas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik-praktik seperti ini di pemerintahan kita. Ini baru satu atau dua yang mengaku, belum yang lain. Nah, kali sudah kalau misalkan Rp1 juta per kades yang diminta oleh oknum dari 173 desa di SBD,” kata Yosef menambahkan.
Kasus ini mencuat setelah sejumlah kepala desa mengaku dimintai sejumlah uang oleh oknum Kadis untuk memuluskan proses hukum yang mereka hadapi.
Bahkan, seorang istri kepala desa telah mengungkapkan adanya bukti transfer uang senilai Rp 3 juta kepada oknum tersebut.
Uang itu disebut-sebut digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak penyidik, namun faktanya kepala desa yang bersangkutan tetap menjalani penahanan.
Yosef menilai bahwa tindakan ini, jika benar adanya, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap sumpah jabatan.
Ia berharap pihak berwenang, termasuk Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumba Barat, dapat bekerja secara profesional untuk membongkar kasus ini hingga tuntas.
“Masyarakat SBD pantas tahu kebenarannya. Dan jika ada yang terbukti bersalah, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Dugaan pemerasan ini juga memunculkan spekulasi adanya pencatutan nama institusi kejaksaan sebagai alat menakut-nakuti kepala desa.
Jika benar terjadi, kasus ini tidak hanya mencoreng nama baik oknum yang terlibat, tetapi juga melemahkan kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan di tingkat daerah.
Yosef Lendu menutup pernyataannya dengan harapan agar kasus ini menjadi momentum perbaikan tata kelola pemerintahan di SBD terutama jika bupati dan wakil bupati terpilih pada Pilkada 2024 sudah dilantik.
“Ini harus jadi pelajaran bagi semua. Kita perlu berbenah dan mengutamakan pelayanan yang bersih dan jujur,”Tutup YosefLendu sebagai Ketua Ormas Bateman Desa.
