KODI BANGEDO – PASOLAPOS.COM || Kelangkaan pasir yang mulai dirasakan di wilayah Sumba Barat Daya (SBD) akhirnya mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Pada Sabtu, 5 April 2025, Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonu Wulla, ST, bersama Wakil Ketua DPRD Thomas Tanggu Dendo, turun langsung meninjau Pantai Marapu yang terletak di Desa Waimaringi, Kecamatan Kodi Bangedo.
Kunjungan tersebut merupakan langkah awal pemerintah untuk mencari solusi atas krisis pasir yang berdampak langsung terhadap kegiatan pembangunan masyarakat.
Ratu Wulla menegaskan pentingnya respons cepat dari pemerintah dalam menangani masalah ini, sembari tetap memperhatikan dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan. Ia menyebut bahwa pesisir pantai bisa menjadi alternatif sementara untuk pengambilan pasir, asalkan tidak merusak ekosistem.
“Kami sedang mempertimbangkan area pantai sebagai opsi sementara, namun harus dipastikan bahwa eksploitasinya tidak merusak lingkungan,” jelas Bupati Ratu.
Namun, untuk penambangan pasir secara permanen, Bupati menyatakan bahwa hal tersebut masih terkendala oleh revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang belum rampung. Ia menekankan pentingnya dasar hukum yang kuat sebelum penambangan dilakukan secara besar-besaran.
“Aktivitas penambangan harus legal dan aman. Tapi untuk kebutuhan mendesak, kami juga tidak bisa tinggal diam,” tegasnya.
Bupati Ratu juga mengatakan bahwa kehadirannya di lokasi dimaksudkan untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan mendengar aspirasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa pengambilan keputusan harus memperhatikan keluhan warga dan mempertimbangkan aspek lingkungan serta sosial.
“Kami tidak ingin ada pihak yang dirugikan. Solusi harus dicari dengan bijak,” tambahnya.
Ia juga membuka ruang dialog dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan demi menemukan langkah terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini.
Meski telah meninjau lokasi, Bupati menyebut bahwa belum ada keputusan final terkait pembukaan penambangan pasir di kawasan tersebut.
“Kami masih akan bahas lebih lanjut bersama pihak terkait, baik dari segi hukum maupun dampaknya terhadap lingkungan,” ujarnya.
Untuk solusi jangka panjang, Pemkab SBD berencana menjalin kerja sama dengan daerah lain di Nusa Tenggara Timur yang memiliki cadangan pasir lebih melimpah, seperti Kabupaten Ngada dan Kabupaten Kupang.
“Pasokan pasir dari luar bisa jadi solusi jangka panjang agar kebutuhan pembangunan di SBD tetap terpenuhi tanpa merusak lingkungan lokal,” tutup Ratu Wulla.
