TAMBOLAKA, PASOLAPOS.COM – Komitmen memajukan sepak bola Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) kembali diuji. Sejak menakhodai Asosiasi Kabupaten (ASKAB) PSSI Sumba Barat Daya, kepemimpinan Yose De Ornay nyaris tak pernah luput dari perhatian publik.
Ingatan masyarakat tentu masih merekam pernyataan Yose sesaat setelah dirinya terpilih memimpin induk organisasi sepak bola di daerah tersebut.
“Kalau ditanya perasaan saya ketika terpilih, saya merasakan amanah ini adalah sebuah tanggung jawab besar. Ada komitmen dalam diri saya untuk bekerja keras dengan optimal memajukan sepak bola di SBD,” ujar Yose kepada wartawan kala itu.
Namun dalam perjalanannya, kiprah ASKAB PSSI SBD terus menuai dinamika. Di samping apresiasi, gelombang kritik dan pertanyaan mengenai arah pembinaan sepak bola daerah bermunculan, terutama setiap kali turnamen di tingkat kabupaten maupun provinsi selesai digelar.
Sorotan paling tajam mengarah pada aspek transparansi pengelolaan anggaran—baik yang bersumber dari bantuan pemerintah, sponsor, iuran maupun uang pendaftaran klub peserta seperti pada ajang Bupati Cup, hingga dukungan berbagai pihak lainnya.
Secara prinsip, sorotan publik merupakan hal yang wajar. ASKAB bukan sekadar organisasi biasa, melainkan rumah bagi ribuan anak muda SBD yang menggantungkan mimpi menjadi pesepak bola, sekaligus wajah prestasi daerah di kancah Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga nasional. Karena itu, ASKAB adalah milik seluruh pencinta sepak bola SBD, bukan milik ketua, pengurus, ataupun kelompok tertentu.
Kritik yang muncul semestinya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan momentum pembenahan agar janji Yose untuk “menjadikan sepak bola SBD disegani karena prestasi” benar-benar terbukti di lapangan dan tidak berhenti sebatas pemanis kata.
Setidaknya ada empat pekerjaan rumah mendasar yang mendesak dibenahi di internal ASKAB PSSI SBD.
Pertama, keterbukaan tata kelola keuangan dan teknis organisasi. Mengingat dana yang dikelola bersumber dari publik dan pemangku kepentingan, ASKAB dituntut proaktif mengumumkan rencana anggaran serta laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan secara terbuka tanpa menunggu desakan masyarakat maupun klub. Transparansi dalam sistem seleksi pemain, penunjukan pelatih, hingga proses rekrutmen pengurus juga mutlak dijalankan agar kecurigaan publik berganti menjadi dukungan penuh.
Kedua, penataan ulang struktur kepengurusan dan ketegasan komando. Keberadaan pengurus yang hanya sekadar nama di atas kertas tanpa kinerja nyata kerap membuat beban organisasi menumpuk pada satu orang. Pengurus yang tidak aktif dan tidak produktif wajib diganti tanpa terjebak faktor kedekatan maupun balas budi. Bahkan, terhadap pengurus yang sulit diatur, enggan mematuhi aturan organisasi, kerap memicu kegaduhan, atau berupaya membangun “matahari kembar” di dalam ASKAB, ketua harus berani mengambil langkah tegas berupa pemecatan demi menyelamatkan marwah serta soliditas organisasi.
Ketiga, penerapan evaluasi berkala dan regenerasi kepengurusan. Mekanisme evaluasi kinerja setiap tiga hingga enam bulan perlu dijalankan secara konsisten. Di saat bersamaan, ASKAB harus membuka ruang regenerasi bagi anak muda, mantan pemain, pelatih muda, serta insan-insan yang sungguh memahami sepak bola agar roda organisasi tidak terus diisi wajah-wajah lama.
Keempat, membuka ruang dialog yang inklusif. Kesan bahwa ASKAB sulit diajak berdialog dan memandang kritik sebagai serangan harus segera dikikis. Kritik dari masyarakat maupun insan sepak bola sejatinya lahir dari rasa cinta dan kepedulian. Ketua ASKAB perlu duduk bersama klub-klub lokal untuk mendengar keluhan mereka serta merumuskan jalan keluar secara kolektif.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan sekadar mencatat siapa yang duduk di kursi ketua, melainkan pembenahan nyata apa yang telah dilakukan bagi sepak bola Sumba Barat Daya. Daerah ini sejatinya tidak pernah kekurangan talenta berbakat di lapangan hijau; yang dibutuhkan saat ini hanyalah pengelolaan anggaran yang bersih, struktur organisasi yang bekerja, serta keberanian pemimpinnya untuk berbenah dari dalam.












