TAMBOLAKA, PASOLAPOS.COM – Data terbaru dari Satuan Pendidikan Kesetaraan (SPD) mengungkapkan bahwa jumlah warga putus sekolah maupun tidak sekolah di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur, masih sangat tinggi. Tercatat sekitar 13.500 orang tersebar di 173 desa dan 2 kelurahan.
Ketua Yayasan JF, Lambertus James Dima ,SS menyebutkan data lama memperkirakan jumlah putus sekolah tersebut pernah mencapai 19.500 orang. Angka ini dikhawatirkan terus meningkat dalam dua tahun terakhir tanpa penanganan serius.Menurut James data yang di rilis sudah 2 tahun lalu menunjukkan angka paling besar utk Sumba Barat Daya sehingga pemerintah pusat sampai daerah ingin agar warga SBD bisa keluar dari jumlah tersebut.
“Ini bukan sekadar angka. Kalau tidak segera ditangani, maka bisa memicu berbagai persoalan seperti pengangguran, kriminalitas, perampokan, hingga penjambretan,” ujar Jemes dalam sosialisasi di Kantor Desa Kalena Wanno, Kota Tambolaka, Selasa (30/9/2025).
Penjabat Desa Kalena Wanno Damiana Dada Gole, dalam kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat yang hadir dari unsur aparat desa,mulai dari sekretaris,Kaur,Kadus 3 wilayah da RT termasuk tokoh masyarakat.Pada waktu yang sama Penjabat membuka kegiatan tersebut,menjelaskan Saat ini, hampir semua lowongan kerja mensyaratkan minimal ijazah SMA. Mulai dari pekerjaan di toko, cleaning service, hingga tenaga di sekolah, semua menuntut kualifikasi pendidikan tertentu.Oleh karena itu saya menghimbau kepada teman-teman aparat desa agar mendata semua anak yang putus sekolah mulai dari umur 21 ke bawah.
“Kalau tidak kita fasilitasi, anak-anak putus sekolah ini akan kesulitan bersaing. Tanpa ijazah, mereka sulit terserap di dunia kerja,” Tandas Penjabat Desa.
James pun menyoroti kurangnya sinergi antara sekolah paket dan sekolah formal di Sumba Barat Daya. Padahal, kolaborasi kedua lembaga pendidikan ini dinilai krusial untuk mempercepat penanganan persoalan putus sekolah.
Dalam kesempatan tersebut,pemerintah daerah memberikan perhatian khusus ke Desa-Desa yang ada dalam kota yaitu Desa Radamata,Desa Kalena Wanno,Desa Weelonda pokoknya semua desa dan kelurahan yang berada di jantung Kota Tambolaka. Meski wilayah ini memiliki potensi besar dengan keberadaan hotel, restoran, dan akses lapangan kerja lainnya, nyatanya masih ada warga yang belum sekolah maupun tidak menuntaskan pendidikan,tandasnya.
“Seharusnya desa ini sudah bebas dari angka putus sekolah. Karena itu, kami mengajak pemerintah desa, RT/RW, dan seluruh masyarakat untuk aktif melaporkan jika ada tetangga atau keluarga yang tidak sekolah,” katanya.
James,memastikan pendidikan kesetaraan atau sekolah paket dapat menjadi jalan keluar. Warga berusia 21 tahun ke bawah bisa mengikuti Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA) secara gratis.
Sementara itu, bagi warga di atas usia 22 tahun, pendidikan tetap bisa ditempuh dengan biaya sangat terjangkau. Selain itu, sekolah paket tidak membebani siswa dengan biaya seragam, uang bangunan, maupun iuran komite. Jadwal belajarnya pun fleksibel, hanya 1–2 kali per minggu.
“Ijazah yang diterbitkan resmi dan bisa digunakan untuk kerja maupun melanjutkan pendidikan. Mutu lulusan tetap kami jaga agar bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Lanjutnya,dalam prosesnya menekankan pentingnya pembaruan data tiap tahun agar wilayah prioritas bisa segera ditangani. Program ini, harus berjalan dengan terukur dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Kami berterima kasih kepada pemerintah desa, khususnya Desa Kalena Wanno, yang telah membuka ruang kolaborasi. Langkah ini adalah strategi penting agar Sumba Barat Daya tidak tertinggal,” pungkasnya.
Dalam pemaparan profil PKBM JF Bangun Sumba kantornya berada di kampung Belakang jln. Antariksa Kelurahan Waitabula,Kota Tambolaka,SBD. Memaparkan kesiapan untuk menerima warga yg putus sekolah untuk memastikan kenyamanan belajar.
