Site icon Pasola Pos

Benny K. Harman Desak Kapolri Jelaskan 11 Taruna Akpol NTT,Sisi Lain Kapolda Ungkap Tidak Dapat Intervensi Hasil

Benny K. Harman,Anggota Komisi III DPR RI asal NTT dari Fraksi Demokrat.

PASOLAPOS.COM – Polda Nusa Tenggara Timur dalam seleksi Calon Taruna (Catar) Akademi Polisi (Akpol) tahun 2024 sudah mengantongi 11 nama yang berhasil menjadi calon pemimpin masa depan di Institusi Kepolisian Republik Indonesia.

 

Ini merupakan hal yang membanggakan bagi seluruh keluarga dari Taruna/Taruni yang lolos pada seleksi tersebut.

 

Namun,masyarakat Nusa Tenggara Timur pertanyakan terkait nama-nama Taruna/i tersebut di mana dari 11 nama tersebut hanya terdapat 1 putra asli Nusa Tenggara Timur yang lolos dalam seleksi tersebut.

 

Kapolda Nusa Tenggara Timur,Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga.

Bertepatan dengan itu terdapat Artikel yang mengatakan 4 Taruna yang lolos berasal 1 kampung dengan Kapolda NTT, Pasolapos belum mengkonfirmasi ini.Namun di lain pihak Benny K. Harman Anggota Komisi III DPR RI asal NTT dari Fraksi Demokrat,akan pertanyakan langsung hasil seleksi itu kepada Kapolri Listyo Sigit.

 

Berikut 11 Catar asal Panda Polda NTT :

  1. Yudhina Nasywa Olivia (Wanita)
  2. Arvid Theodore Situmeang
  3. Reynold Arjuna Hutabarian
  4. Mario Christian Bernalo Tafui
  5. Bintang Lijaya
  6. Ketut Arya Adityanatha
  7. Brian Lee Sebastian Manurung
  8. Timothy Abishai Silitonga
  9. Mochammad Rizq Sanika Marzuki
  10. Madison Juan Raphael Kana Silalahi
  11. Lucky Nuralamsyah. *)Sumber: */Humas Polda NTT).

 

Dilansir dari SelatanIndonesia.com Penjelasan Panitia Seleksi Mabes Polri itu sangat penting untuk mencegah narasi yang kontraproduktif dan bias etnik tertentu. “Jika perlu, diaudit prosesnya dan jika ini yang terjadi, sebaiknya 11 orang yang dinyatakan lulus ini segera dianulir,” tegas Anggota Komisi III DPR RI asal NTT dari Fraksi Demokrat, Benny K. Harman, Sabtu (7/6/2024) malam.

 

Penegasan Benny K. Harman itu menyusul aksi protes publik di berbagai media tentang lolosnya 11 Taruna/i Akpol dari Polda NTT yang dinilai publik sangat diskriminatif karena hanya ada satu anak asli NTT.

Disebutkan Benny K. Harman, sistem rekrutmen taruna Akpol harus dilakukan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan obyektif  serta nondiskrinatif, jauh dari nepotisme dan titipan anak-anak pejabat. “Tentunya dengan mempertimbangkan keadilan wilayah Nusantara dan keseimbangan daerah,” sebutnya.

“⁠Sebaliknya jika proses seleksi taruna Akpol yang dilakukan Panitia Seleksi Mabes Polri benar-benar obyektif dan tranasparan, bukan titipan anak-anak pejabat, tidak ada nepotisme, dan benar-benar telah mempertimbangkan keadilan wilayah, maka saya juga meminta masyarakat NTT harus menghormati proses seleksi taruna Akpol yang dilakukan,” sambungnya Benny K. Harman.

 

 

Ia juga menyebut, aspirasi yang dikemukakan publik NTT diberbagai media tentang hasil rekruitmen taruna Akpol yang terkesan dikriminatif itu, bakal dipertanyakan ke Kapolri. “Saya akan pertanyakan masalah ini pada saat raker dengan Kapolri di masa persidangan yang akan datang,” tutupnya.

 

 

Terkait itu, Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga buka suara soal unggahan yang viral tersebut. Menurutnya, penerimaan siswa Akpol, Bintara hingga  amtama Polri sudah melalui mekanisme yang berlaku.

 

 

“Saya selaku Kapolda tidak bisa intervensi atau mempengaruhi hasil yang di laksanakan oleh Panitia yang diawasi oleh Internal Polri maupun pengawas eksternal dari masyarakat, perwakilan orang tua dan akademisi,” kata Daniel saat dihubungi, Sabtu (6/7/2024).

 

 

Terpisah, Kabid Humas Polda NTT Kombes Ariasandy mengatakan proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan transparan.

 

 

“Sehingga lulusan SMA/SMK yang memenuhi syarat bisa mendaftar ke Polres. Proses seleksi administrasi dilakukan secara berjenjang di tingkat Polres dan Panda Polda NTT,” ucapnya.


Selanjutnya Ariasandy mengatakan beberapa poin terkait seleksi tersebut: Pertama, proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan transparan sehingga lulusan SMA/SMK yang memenuhi syarat bisa mendaftar ke Polres. Proses seleksi administrasi dilakukan secara berjenjang di tingkat Polres dan Polda NTT.

 

 

Kedua, selama pelaksanaan proses, semua tahapan diawasi secara ketat oleh pengawas internal (Itwasda dan Propam) serta pengawas eksternal dari berbagai kalangan seperti IDI, Himpsi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Jurnalis, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, LLDikti, Bidang Meteorologi.

Ketiga, setiap tahapan tes dilakukan secara transparan dengan sistem one day service di mana hasil hari itu langsung diumumkan.

 

 

Keempat, ujian psikologi dan akademik dilakukan menggunakan sistem CAT menggunakan fasilitas lab komputer di sejumlah sekolah di Kota Kupang.

 

 

Kelima, seluruh hasil tes langsung ditayangkan dan ditandatangani peserta serta pengawas. Setiap habis pelaksanaan tes, peserta juga dipersilakan mengisi survei kepuasan yang dilakukan secara terbuka.

 

 

Keenam, untuk tahapan tes kesehatan, peserta yang tidak memenuhi syarat juga diberikan kesempatan melakukan konsultasi kesehatan di Bid Dokkes Polda NTT dan Rumah Sakit Bhayangkara Kupang.

Khusus pemeriksaan kesehatan II, uji laboratorium menggunakan pihak ketiga yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

 

 

Ketujuh, panitia pun tidak bisa mengubah hasil perolehan nilai karena sudah diolah dalam sistem dan peserta pun sudah mengetahui nilai setiap selesai tahapan pendaftaran.

 

Exit mobile version