TAMBOLAKA – PASOLAPOS.COM || Salah satu Pimpinan DPRD SBD sebagai Wakil Ketua 1 mempunyai perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat termasuk para pekerja kebetulan yang melakukan protes adalah karyawan dari PT JAS beroperasi di lingkup Bandara Lede Kalumbang,Tambolaka.
Ketika dikonfirmasi hari ini (11/10/2023) via telpon menyampaikan Masalah kesejahteraan bagi semua orang dalam kehidupan sekarang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.Berkaitan dengan upah bagi karyawan PT JAS di bandara menurut Wildan harus memenuhi standar UMR karena bagi setiap pemberi kerja mulai dari pemerintah,kantor Swasta,dan Perusahan wajib hukumnya pemberian upah bagi karyawan berdasarkan UMR.
Menurut Wakil ketua dewan,Karyawan PT JAS di Bandara Lede Kalumbang yang ia dapatkan info dari berita,menyayangkan peristiwa tersebut.
“saya membaca di media pengakuan mereka sudah melakukan Training setelah selesai 3 bulan dijanjikan untuk naikan upah kerja,namun sampai ini saat mereka lakukan protes,itu tidak boleh melanggar janji”,Jelas Wildan.
Kalaupun perusahan itu Swasta tapi melaksanakan pekerjaan dari delegasi pemerintah walaupun kantor Vertikal,apakah di bandara sudah terapkan UMR bagi karyawan bandara ataupun pihak PT JAS,kalaupun belum dilaksanakan TRIPARTI akan melakukan monitoring di lapangan berdasarkan pengeluhan karyawan lingkup bandara, tambahnya.
Wildan,menjelaskan Tripartite yang terdiri dari Pemerintah, Asosiasi Pekerja Indonesia, dan owner (pemilik perusahan) yang harus melakukan pengecekan apa benar keluhan yang disampaikan para karyawan.
Dari 3 komponen ini melakukan kajian di lapangan apakah diterapkan atau tidak.Dari 3 komponen ini masih lemah dalam pengawasan di lapangan baik pemerintah,asosiasi pekerja,sehingga para perusahan memberikan upah karyawan sesuai dengan keadaan semaunya.Persoalan ini yang perlu kita perhatikan agar masyarakat dapat mengetahui sebenarnya.Kalau 3 komposisi ini berjalan dengan baik saya pikir tidak ada persoalan upah kerja karyawan,ucap Wildan.
Menurut Wakil Ketua DPRD 1,Wildan dengan tegas menyampaikan apabila tidak memperlakukan UMR bagi perusahaan yang memperkerjakan karyawan kita akan panggil pihak kantor Bandara untuk lakukan putus hubungan pekerjaan kepada PT JAS,jangan ada pembangkangan terhadap adik-adik yang lakukan protes.Negara sudah mengatur kesejahteraan warga yang paling di utamakan.Saya berharap pada adik bersabarlah pasti ada jalan yang terbaik diambil, tegasnya.
Perlu di ketahui PT JAS ini beroperasi lingkup Bandara Lede lede Kalumbang,Desa Payola Umbu,di Kecamatan Kota Tambolaka, Sumba Barat Daya, NTT. Karyawan mempertanyakan upah kerja yang melanda persoalan pada CS Bandara Lede Kalumbang.Mereka ingin mempertanyakan kenaikan upah kerja mereka.
Wakil Ketua 1 SBD H. Samsi Pua Golo sebelumnya salah satu Ketua organisasi SPI (Serikat Pekerja Indonesia),beliau benar-benar mendapatkan pengalaman tentang para pekerja di Indonesia.Menurutnya SPI yang mempunyai tanggung jawab terhadap pekerja dan membawahi semua yang terkait bagi pencari kerja,tandasnya.
Direktur PT JAS yang mempekerjakan karyawan yang melakukan protes karena informasi yang diperoleh media Pasolapos.com hari ini merupakan batas waktu dipanggil,hari ini,(11/10/2023) Media ini berusaha menghubungi Direktur PT Jas sebanyak dua kali telepon masuk dimatikan pada jam 9.41,jam 9.42.via wa untuk konfirmasi lewat chat belum ada jawaban,isi tulisan wa yg di kirimkan.”Sampai berita ini ditayangkan pihak PT JAS belum membalasnya dan mematikan telpon masuk.
Di sisi lain,Kepala Bandara Lede Kalumbang,Agus Priyatmono saat dikonfirmasi via wa dirinya menyampaikan tidak ada hubungannya dengan Instansi yang ia kepalai.
“Nggak tahu itu urusan PT JAS masalah karyawan dia,nggak ada hubungan dengan Bandara”,tulis Agus mengakhiri
(Red***Paul)
