TAMBOLAKA,PASOLAPOS.COM–Dalam rangka Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2022 di Kantor ATR/BPN Kabupaten SBD, Senin (26/09/2022) telah dilaksanakan penyerahan sertifikat tanah hasil PTSL dan berbagai hasil kegiatan.
Ridon Djula Kepala ATR/BPN Kabupaten SBD dalam sambutan yang dibacakan dari salinan Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan,peringatan kali ini bertajuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cepat, Berkualitas dan Tangguh,disetiap pelaksanaan kegiatan lapangan.
Djula menjelaskan untuk mewujudkan percepatan transformasi digital dalam sistem pelayanan publik, pengaduan, perizinan, penanganan masalah, dan data base bertujuan pelayanan kepada masyarakat yang transparan, cepat, efektif, dan efisien.akuntable.
Ridon Djula sebagai kapala kantor Agararia dan tata ruang senin(26/9/2022)dihadapan peserta apel saat membacakan sambutan Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto pada peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2022.
Hadi Tjahjanto mengingatkan kembali akan tugas yang telah diarahkannya pada Rakernas dimana sejalan dengan tugas yang diberikan oleh presiden yang harus dilaksanakan.
Ridon Djula membacakan sambutan kementrian mengajak“Mari kita bersama melaksanakan percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan Reforma Agraria serta pemberantasan mafia tanah, dan dukung percepatan pembangunan IKN,”
Program PTSL terjadi loncatan yang sangat signifikan dimana dalam kurun waktu lima tahun capaian jumlah tanah terdaftar sebanding dengan 70 tahun sebelum program PTSL,program ini dilaksanakan mempunyai kemajuan pesat.sampai saat ini capaian pendaftaran tanah telah mencapai 81,6 juta bidang atau setara dengan 64,7 persen. Maka untuk mencapai target 100 persen di tahun 2025 nanti harus disusun strategi yang sistimatis.
Menyangkut penyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan saat pengukuran,dirinya langsung turun ke lapangan untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang ada.sering terjadi timbul Konflik pertanahan karena ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dilapangan.
Sebab itu, berbagai permasalahan dapat diatasi melalui gerak cepat dari agraria dan skema Reforma Agraria dengan meredistribusikan tanah kepada masyarakat, pada tahun 2022 menargetkan sebanyak 424.510 bidang yang harus menjadi perhatian khusus untuk segera diselesaikan
Sampai saat ini,menurut Tjahjanto, mafia tanah sangat meresahkan masyarakat yang nampak dari banyaknya pengaduan terkait kepemilikan tanah tersebut.
Tjahjanto mengajak Mari kita bersama-sama berantas mafia tanah hingga tidak ada lagi di Bumi Indonesia tercinta. Untuk itu kita juga harus bersinergi dengan empat pilar dalam pemberantasan mafia tanah antara lain, Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan badan peradilan,”tandasnya.
Lanjutnya untuk mendukung percepatan pembangunan IKN harus bersinergi dengan stakeholder terkait, Badan Otorita, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pada saat ini telah diselesaikan empat materi teknis RDTR IKN, dan lima lainnya ditargetkan selesai pada akhir tahun 2022.
Dalam rangka percepatan PTSL, ia mengajak gubernur, bupati, dan wali kota untuk menyukseskan program tersebut dengan membantu masyarakat yang kurang mampu melalui penyediaan anggaran Pra-PTSL.
Hal lainnya adalah membantu meringankan beban masyarakat dengan pengurangan atau bahkan penghapusan BPHTB, sehingga target seluruh bidang tanah di Indonesia tuntas terdaftar di tahun 2025 bisa tercapai.
Pasalnya, saat ini masih banyak ditemui kendala sertifikat tidak terbit karena masyarakat tidak mampu membayar BPHTB.
“Apresiasi saya berikan untuk bupati dan wali kota yang telah membebaskan BPHTB bagi masyarakat peserta program PTSL. Saya berharap akan ditiru oleh bupati dan wali kota lain karena sangat membantu masyarakat yang kurang mampu dan tentunya mempercepat pelaksanaan program PTSL,” kata Hadi Tjahjanto.
