WAIKABUBAK – PASOLAPOS.COM || Kegiatan sosialisasi berlangsung sehari (13/6/2026) di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan Ormas) di Waikabubak, Sumba Barat, NTT. Acara dibuka oleh Sekda Sumba Barat, Yermia Ndapa Doda, S.Sos, didahului dengan membacakan sambutan Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, SH.
Pemateri kegiatan sosialisasi Peran Ormas/LSM/Yayasan sebagai mitra pemerintah dibawakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumba Barat, Drs. Emanuel Mesakh Anie, MSi ; dengan materi Peran Ormas dan LSM/Yayasan sebagai mitra Pemerintah dalam Pembangunan dan Berbagai Program Pemerintah Sumba Barat. Kasdim 1613 Sumba Barat, Letkol Mulyono, memaparkan materi Pencegahan Konflik dan Peningkatan Keamanan Masyarakat Melalui Kolaborasi Ormas, LSM/Yayasan.
Panitia pelaksana kegiatan menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan adalah : 1) UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. 3) Surat Keputusan Bupati Sumba Barat No. KEP/HK/190/2025 tentang Panitia dan Narasumber , dan Moderator Organisasi Kemasyarakatan. 4) Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat.
Pemateri pertama, Drs. Emanuel menjelaskan kepada peserta bahwa pemerintah (baca : Pemda) adalah elemen penyelenggara pemerintahan negara yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan negara. Secara umum ada 4 fungsi : pelayanan( service), pengaturan (regulating), pembangunan (development) ,dan pemberdayaan (improvement).
Lebih lanjut Emanuel menjelaskan Pemerintah Daerah berupaya agar seluruh fungsi pemerintah dapat dilaksanakan sehingga bertumbuh kemajuan dan kemandirian yang secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap kehidupan dan kemajuan rakyat.
Di dalam kehidupan bangsa dan negara, dibutuhkan kehadiran kelompok menengah untuk bermitra dengan pemerintah daerah demi membangun bangsa di daerah. Kelas menengah atau oleh para ahli dikategorikan juga sebagai civil society atau masyarakat sipil/masyarakat kewargaan.
Pada bagian lain juga dikonsepkan sebagai masyarakat madani yaitu sebagian masyarakat yang digolongkan beradab karena memiliki kekuatan dan kemampuan serta memahami kewajibannya sebagai warga negara untuk memikul sebagian beban pembangunan. “ Motivasi dasar bersama, keinginan yang kuat mendampingi dan memperkuat golongan masyarakat yang masih rendah, agar dapat ikut serta dalam proses pembangunan. “ (Pendapat Aswab Mahasin, Rustam Ibrahim).
Emanuel pun menjelaskan peran dari Ormas, LSM, dan Yayasan. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
LSM adalah organisasi/Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan minat yang besar serta bergerak di bidang kegiatan tertentu sebagai wujud partisipasi masyarakat.
Yayasan adalah sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial yang bertujuan melakukan kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (UU 16/2001 tentang Yayasan). Non Governmental Organization (NGO) adalah organisasi yang pada dasarnya tidak berorientasi keuntungan dan pada umumnya bergerak di bidang kesejahteraan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan lingkungan (Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM).
Pemateri kedua Letkol Mulyono menjelaskan bahwa untuk mencegah konflik kontribusi Ormas/LSM/Yayasan/Paguyuban dengan perannya masing-masing dapat membantu penangan konflik apabila hal itu terjadi. Dan, pada saat ini tidak ada konflik antar etnis di Sumba Barat. Peran semua pihak inilah menciptakan situasi yang kondusif hingga saat ini.
Kondisi kondusif juga dipengaruhi oleh semangat toleransi yang sangat kental. Saling menghargai/menghormati antar sesama umat beragama , dan ini sangat luar biasa baik di Sumba Barat maupun di NTT. Dengan kolaborasi antara ormas/Lsm/Yayasan/Paguyuban mencegah terjadinya konflik. Semua pihak perlu bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, yang intinya adalah demi kesejahteraan masyarakat.
Apa yang ingin dicapai bersama harus dibangun melalui sosialisasi, dialog antar kelompok masyarakat untuk mencegah konflik misalnya soal tanah, pembunuhan. Konflik bisa saja karena dendam, dll. Dengan demikian perlu dibangun dialog untuk mencegah hal-hal yang merugikan berbagai pihak.
Harapan yang ingin dicapai dari kegiatan adalah peningkatan pemahaman pengurus Ormas/LSM/Yayasan/paguyuban tentang fungsi dan peran dalam pembangunan daerah Sumba Barat. Tercapainya informasi tentang kewajiban administratif Ormas (pelaporan kegiatan dan legalitas Ormas), serta terbangunnya forum komunikasi antar Ormas dan pemerintah daerah.
Usai pemaparan materi dibuka dua sesi tanya jawab/usul saran berkaitan dengan permasalahan aktual dan solusi untuk ditangani bersama antara lain : sampah, rambu-rambu lalulintas, kamtibmas , soal budaya, pola hidup hemat, dll. ***
Oleh Agustinus B. Wuwur, Kepala Biro Pasolapos Sumba Barat