Site icon Pasola Pos

Pemkab Sumba Barat Daya Gelar Identifikasi Data Kawasan Hutan, Demi Kepastian Hukum dan Pembangunan Desa

TAMBOLAKA – Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menginisiasi langkah strategis penataan ruang wilayah. Inisiatif tersebut diwujudkan melalui kegiatan identifikasi dan pengumpulan data sosial ekonomi serta fasilitas umum dalam kawasan hutan wilayah kerja UPTD KPH Kabupaten Sumba Barat Daya yang dipusatkan di Aula Kantor Bupati SBD, Jumat (13/11/2026).

Mewakili Bupati Sumba Barat Daya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Cristofel Horo, SH, hadir sekaligus membuka secara resmi kegiatan yang diikuti oleh para camat serta 32 kepala desa dari sembilan kecamatan tersebut. Dalam sambutannya, Cristofel menyampaikan bahwa status kawasan hutan selama ini kerap menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur dasar desa maupun kepastian ruang hidup masyarakat.

Oleh karena itu, kegiatan ini diinisiasi dengan maksud yang sangat krusial sebagai dasar penyelesaian penataan kawasan hutan di SBD. “Identifikasi data sosial ekonomi dan fasilitas umum yang kita lakukan hari ini terintegrasi langsung dengan aspek penataan ruang oleh Dinas PUPR,” ujar Cristofel membacakan sambutan Bupati SBD.

Kehadiran lintas sektor dalam kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh fasilitas umum, seperti jaringan jalan, sekolah, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, hingga peruntukan ruang wilayah desa ke depan, memiliki kepastian hukum tata ruang serta selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten.

Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut para kepala desa yang hadir dari wilayah Wewewa Barat, Wewewa Selatan, Wewewa Tengah, Wewewa Timur, Kodi Utara, Kodi Bangedo, Kodi Balaghar, Kota Tambolaka, hingga Kecamatan Loura ditekankan pentingnya menyajikan data kependudukan, lahan garapan, dan fasilitas umum secara riil, jujur, serta dapat dipertanggungjawabkan agar sinkron dengan peta penataan ruang daerah.

Para kepala desa juga didorong untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dengan Dinas PUPR, Dinas PMD, serta UPTD KPH agar proses verifikasi berjalan lancar tanpa mengabaikan hak masyarakat. Selain itu, mereka diminta untuk menjaga kondusivitas di desa dengan menyampaikan tujuan pendataan secara bijak kepada masyarakat guna menghindari spekulasi maupun konflik lahan, sehingga upaya ini dapatmencapai solusi terbaik antara kepastian infrastruktur, kesejahteraan warga, dan kelestarian hutan.

Melalui kegiatan ini, Pemkab SBD berharap tercipta langkah konkret demi percepatan pembangunan serta penataan ruang yang tertib di seluruh pelosok Kabupaten Sumba Barat Daya

 

Exit mobile version