Menolak Wartawan,KTU Pertanahan Sumba Barat,Deris Daumanu Beri Pernyataan “BOHONG”

Waikabubak – Pasolapos.com

Kepastian atas persoalan tanah terkait surat permohonan pembatalan sertifikat tanah yang diklaim sepihak oleh kepala Desa Weehurra,Duangu Magga, tim media Pasolapos.com bersama beberapa media lainnya telah menyambangi kantor Pertanahan Sumba Barat untuk meminta konfirmasi tentang surat permohonan pembatalan penerbitan sertifikat tanah yang dilayangkan Datu Riddi sebagai pemilik sah tanah tersebut.

KTU Pertanahan,Deris Daumanu.

Saat disambangi,pegawai loket di kantor Pertanahan tersebut menolak tim dari empat media yang ingin mengkonfirmasi terkait surat permohonan pembatalan sertifikat tanah yang telah di layangkan Datu Riddi sebagai pemilik tanah tersebut.

Ketika dipertanyakan apa alasan sehingga tidak mengizinkan tim media mengkonfirmasi tentang tindak lanjut dari surat permohonan dari Datu Riddi,

Barulah petugas penjaga kantor tersebut masuk kedalam ruangan dan ketika keluar ia mengatakan bahwa hanya diizinkan satu orang yang boleh masuk.

“Lho kok bisa begitu,ada apa”…?tanya crew Pasolapos.

Semenit kemudian keluar dari ruangan berbeda KTU Pertanahan,Deris Daumanu. Sontak dirinya menunjukkan sikap tegang dengan awak media dan tidak bersedia untuk memberikan informasi.

Ketika didesak untuk memberikan keterangan dirinya menjawab bahwa kepala pertanahan sedang berangkat ke Kupang pagi tadi untuk mengikuti Rapat.

Deris membenarkan bahwa memang ada surat permohonan pembatalan pembuatan sertifikat dari Datu Riddi.

Deris kepada media menyampaikan persolan tanah akan dikembalikan ke Desa yang bersangkutan.Deris mengatakan soal tindak lanjut dari dua surat permohonan pembatalan sertifikat tanah dari Datu Riddi telah diserahkan kepada pihak Desa Bali loku dan Desa Weehurra untuk mediasikan persoalan tersebut.

 

Marten Djaga Pabala merasa heran menambahkan,Ada hal yang sangat aneh simpang siur! “saudara Datu Riddi melayangkan surat permohonan pembatalan pembuatan sertifikat karena memang tanahnya sudah di ukur sepihak oleh Kepala Desa Weehurra dengan Petugas Pertanahan Sumba Barat tanpa sepengetahuannya”,ucapnya.

 

Kalau seandainya Deris Daumanu sebagai KTU menyatakan dengan keras bahwa pengukuran tanah tersebut tidak diketahui dan tim dari pertanahan tidak lakukan pengukuran,Lodu Kanu,A.md salah satu keluarga dengan tegas  “lho jika tim pertanahan tidak melakukan pengukuran atas klaim sepihak Kades Weehura Duangu Magga yang terletak di Desa Baliloku atas tanah milik alm Laiya Wolu merupakan anak dari istri pertama dari alm Datu Riddi memberikan mandat warisan kepada Datu Riddi,tanah tersebut diberikan kepercayaan kepada anak sulungnya Datu Riddi yang merupakan cucu pertama,”Lalu kenapa pihak pertanahan menerima surat permohonan pembatalan sertifikat yang dilayangkan Datu Riddi jika pertanahan tidak melakukan pengukuran?”,tanya Lodu.

Lanjutnya,jika benar pihak pertanahan tidak melakukan pengukuran pasti menolak surat yang dilayangkan Datu Riddi karena tim pertanahan memang benar tidak melakukan pengukuran.Ada apa di balik ini? tegas Lodu Kanu.

 

Ditambahkan Zakarias T. Palla apakah mungkin ada persekongkolan dari kades Weehurra, Duangu Magga dengan Tim pertanahan?

“Ya soal itu waktu akan menjawabnya dan kebenaran akan menemukan jalannya sendiri,Ungkap Zakarias.

Sebelumnya Deris membatasi dan melarang beberapa tim media untuk tidak merekam soal konfirmasi tersebut karena itu instruksi pimpinan,ketika dipertanyakan apa ada aturan seperti itu di kantor ini melarang wartawan merekam konfirmasi yang dilakukan?

Deris jawab “tidak ada”, itu hanya pesan lisan dari pimpinan,jawabnya.

Lho kok begitu?
Sementara masyarakat ingin mendapatkan informasi
dari media dan ingin mengikuti perkembangan keterbukaan publik dari pertanahan terkait persoalan ini. Ada-ada saja aturan yang tidak jelas yang buat atas kehendak pribadi dalam kantor itu.

Karena bertepatan pimpinan pertanahan sedang ke Kupang tim media meminta nomor telpon pimpinan untuk dikonfirmasi lewat via telpon, Deris mengatakan tidak dibolehkan untuk meminta nomor telpon pimpinan, ucapnya.

Keluarga Dattu Riddi saat diwawancarai,Marthe Dijaga Pabala (kiri) dan Lodi Kannu,A.md (tengah).

“Bermeterai serta harus ganti rugi kepada kami ini karena ulah dari Duangu Magga sudah menyita tenaga waktu serta ekonomi kami (pihak yang di rugikan) yang dasarnya kami orang tidak mampu dan miskin atas pengukuran sepihak tanah milik kami”ungkap seorang keluarga yang dirugikan.

Keluarga Dattu Riddi yang tengah bersihkan lokasi tanah tersebut.

Kami berharap agar secepatnya ada tindak lanjut dari pihak pertanahan terkait surat permohonan pembatalan yang dilayangkan Datu Riddi ke pertanahan serta ia berharap agar pihak pertanahan kedepannya tidak membatasi ketersediaan mereka untuk memberikan informasi terkait persoalan ini agar pertanahan dapat kepercayaan dan menunjukkan kinerja kerja yang yang baik dalam melayani masyarakat,tambah Lodu Kanu,A.md.

Keluarga Dattu Riddi yang memasang patok/plang pada lokasi tanah.

Kapolres Sumba Barat hari Rabu (30/11.2022) Pukul 14.05 wita Berkaitan dengan kerugian uang negara yang digunakan oleh Kades Waihura dalam pengadaan kapal motor untuk nelayan kurang lebih Rp.470.000.000.00, Juta.

Saat bertemu,kapolres masih melakukan Video Konferensi (Vikon).Kemudian diarahkan untuk koordinasikan ke biro humas,dari biro Humas Polres Sumba Barat menyampaikan “Bpk. Kapolres siap menerima rekan Wartawan namun hari ini masi ada kegiatan,beliau berjanji sekiranya hari Jumat (2/12/2022) masih dikoordinasikan kata Aipda Beni Kuswanto bagian humas.

 

(Tim Red.Pasolapos.com)

Tinggalkan Balasan