Tambolaka – Pasolapos.com || Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dr. Kornelius Kodi Mete mengungkapkan, bahwa dirinya belum menerima surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pemberhentian dirinya sebagai Bupati SBD.
Hal ini disampaikan Bupati SBD itu, kepada Pasola Pos, usai Upacara Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, yang dipadukan dengan penyerahan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBD.
Diketahui, Upacara itu digelar di Halaman Kantor Bupati SBD, Provinsi NTT, pada Rabu, 18 Desember 2023 kemarin.
Saat Januari dan Februari tiba, pemerintahan daerah terus melantik pejabat daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja pelayanan publik. Hal ini menjadi sorotan utama dalam kepemimpinan Dr. Kornelius Kodi Mete, yang baru-baru ini memberikan penjelasan mengenai keputusannya untuk melantik sejumlah pejabat daerah di awal tahun. Dalam konferensi pers yang diadakan, Dr. Kodi Mete menyatakan bahwa proses pelantikan ini merupakan bagian integral dari strategi pembaruan pemerintahan daerah untuk memperkuat pelaksanaan program-program pembangunan yang telah dijadwalkan.
Menurut keterangan yang disampaikan oleh Dr. Kornelius Kodi Mete, pelantikan pejabat daerah di bulan Januari dan Februari bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan konsistensi dalam pengelolaan berbagai proyek strategis yang tengah berlangsung di daerah SBD. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat dan terkoordinasi dalam menghadapi berbagai tantangan,. Dengan melibatkan pejabat daerah yang memiliki kompetensi dan dedikasi, Dr. Kodi Mete optimis bahwa pemerintahannya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Selain itu, Dr. Kornelius Kodi Mete juga menyoroti bahwa pelantikan ini sebagai langkah strategis dalam menghadapi dinamika perubahan yang terus berkembang. Dalam konteks ini, pemilihan pejabat daerah yang handal dan berkomitmen diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Melalui langkah-langkah seperti ini, pemerintahan diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
“Di bulan Januari dan Februari,” ungkapnya.
Adapun alasan Bupati SBD mengatakan demikian, lantaran dirinya belum menerima Surat Keputusan (SK) pemberhentiannya dirinya, dari Mendagri.
“Ya, selama surat dari Kemendagri belum ada tentu saja masih saya,” katanya.
Menurutnya, jabatannya sebagai Kepala Daerah Kabupaten SBD ini, masih berlaku hingga Desember 2024 mendatang.
“Kan ada undang-undangnya. Satu periode 5 tahun. Kalau diberhentikan sekarang berarti empat tahun lebih dong,” jelasnya.
“Intinya, Belum ada SK dari Mendagri,” tandas dr. Kornelius Kodi Mete.
(Red***Paul,Yoan)
