Tambolaka, PP- Pimpinan DPRD SBD dan Komisi C rapat bersama Plt Sekda, Kadis Kesehatan, Kadis BPBD dan gugus tugas penanganan Covid-19, Rabu (01/04/2020).
Rapat diadakan di aula kantor DPRD SBD yang dihadiri oleh ketua DPRD Rudolf Radu Holo, Wakil Ketua I Samsi Pua Golo, Wakil Ketua II Maksi Kaka, beserta Komisi C, Plt Sekwan, Plt Sekda Bernardus Bulu, Kadis Kesehatan Yulianus Kaleka, Kadis BPBD Yohanes Tende dan anggota gugus tugas penanganan Covid-19.
Beberapa pembahasan seputar penanganan Covid-19 disetujui dalam rapat seperti pengalokasian dana sebesar 10 miliar rupiah untuk membantu kelancaran semua pihak yang terlibat dalam penanganan Covid-19.
Ketua DPRD Rudolf Radu Holo mengatakan, setuju kenaikan status ini menjadi darurat dan harus melakukan penanganan yang lebih serius.
“Ini merupakan masalah daerah, masalah propinsi, masalah nasional, jadi harus bersama-sama mencegahnya” ungkapnya.
Lebih lanjut “buat posko siaga di desa menjadi desa siaga, oleh karena itu desa bersama perangkatnya mendata orang yang baru pulang dari daerah resiko”
“Test karantina dua, tiga hari atau bila perlu karantina selama 14 hari untuk mencegah penularan virus Corona. Harus ada pendampingan dari keluarga agar mereka yang baru kembali dari daerah resiko tidak leluasa beraktifitas diluar rumah, dalam hal ini karantina mandiri” ungkapnya mengakhiri.
Wakil ketua satu DPRD Samsi Pua Golo, mengapresiasi hal baik yang sudah dilakukan oleh gugus tugas dalam pencegahan virus Corona.
“harus tetap menjaga kesehatan, kita ujung tombak SBD untuk tangani wabah ini, tetap menjaga kebugaran, kesehatan, pola makan yang teratur” imbuhnya.
“antisipasi dampak buruk dari sosial dan ekonomi terhadap kasus yang terjadi sekarang, perkembangan ekonomi masyarakat menjadi sangat menurun, banyak masyarakat yang mengeluh karena jualan kurang laku, bagaimana memberi makan terhadap keluarganya, sejauh mana kesiapan kita untuk menangani ini, dampak ekonomi maka harga barang menjadi naik dan tidak terkontrol, masyarakat susah harga semakin melonjak” terangnya.
“upaya pemerintah menghimbau secara persuasif kepada masyarakat yang melakukan pesta-pesta agar dihimbau untuk tidak melakukannya” jelasnya.
Wakil Ketua dua Maksi Kaka mengatakan bahwa kita harus melakukan penanganan serius menangani Covid-19 dan saya secara pribadi mendukung kinerja pemerintah.
“Satgas sudah dibentuk dari tingkat kabupaten sampai kecamatan, oleh karena itu desa juga harus membentuk satgas di desa ,terkait dengan penggunaan dana desa, bahwa dana desa harus dialokasikan untuk mencegah virus Corona, pemerintah tidak perlu takut dan segan untuk mengambil langkah terkait penggunaan anggaran, sebaik mungkin dibagi dan harus dialokasikan dengan baik” ungkap Alfons Yamba Kodi, anggota komisi C DPRD SBD.
Ditambahkan oleh anggota DPRD dari komisi C bahwa Penderita positif sudah 1528, meningkat sudah 32 provinsi, minus dua propinsi yaitu NTT dan Gorontalo” lanjut “menangani covid-19 harus tersistem, kedaruratan kesehatan, pembatasan sosial berskala besar” imbuhnya.
Dalam rapat juga salah satu anggota DPRD dari komisi C yakni, Sipri Leha mengatakan bahwa media center dalam hal ini dinas kominfo harus mengupdate data dan informasi terbaru seputar penanganan virus Corona (Covid-19).
Plt Sekda SBD Bernardus Bulu menyampaikan bahwa “untuk ODP sampai dengan saat ini 43 orang, orang dari daerah resiko sampai saat ini 434 orang, ini masih akan naik” ungkapnya, ditambahkan lagi bahwa “untuk PDP sampai saat ini masih 0, untuk positif masih 0, untuk meninggal masih 0” terangnya.
“rumah sakit rujukan di sumba ada dua, yaitu rumah sakit Umbu Rara Meha di Sumba Timur dan rumah sakit umum Waikabubak, sedangkan di sini hanya rumah sakit transit yaitu rumah sakit umum Pratama Reda Bolo” ungkapnya.
“jika ada pasien yang mengindikasikan terpapar virus Corona, kalau tidak bisa dilakukan penanganan maka dirujuk kerumah sakit tetangga” ungkapnya.
Menanggapi yang disampaikan oleh anggota DPRD komisi C Sipri Leha, Plt Sekda Bernardus Bulu mengungkapkan bahwa “seminggu sekali sepakat lakukan jumpa pers, dilihat situasi terbaru, dihimpun seluruh wartawan, untuk memberitakan seputar virus Corona”.
Terkait dengan operasi pasar dia juga menyampaikan bahwa segera keluarkan edaran, dalam kenaikan harga barang makanan dan minuman serta barang-barang lainnya, untuk melakukan operasi pasar”.
“soal perkumpulan, seperti acara saiso, woleka, sebenarnya surat edaran bupati sudah keluar hari ini, termasuk kematian, untuk saiso dan woleka bisa digeser waktunya, sedangkan untuk acara kematian, hari ini wafat esok langsung kubur” ungkapnya.
kemudian untuk usulan poskoh desa, dana desa diperlukan untuk melakukan pencegahan ini, kepada seluruh kepala desa mengaktifkan dana padat karya mandiri.
soal kerumunan sudah ada surat dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, secara persuasif pemerintah kecamatan, melakukan pendekatan kepada masyarakat, untuk bisa memahami kondisi saat ini, kemudian pasar sudah dilakukan siaran keliling lewat patroli guna menyampaikan kepada masyarakat, tetapi narasinya dari dinas kesehatan, kemudian, posko konsepnya ketua camat, di dalamnya ada puskesmas, koramil, babinkabtibmas, babinsa, dan tokoh masyarakat.
“Kita semua sama-sama mengawasi supaya seluruh penanganannya bisa efektif dan kita harapkan supaya tidak ada orang yang terkena virus ini” katanya mengakhiri laporan.
Adapun informasi yang disampaikan kepala dinas kesehatan terkait dengan posko penanganan Covid-19 bahwa, “posko desa menjadi masukan dan bagian yang dijalankan. tentunya butuh proses untuk bisa diteruskan serta memanfaatkan seluruh ruang gerak” ungkapnya.
“dalam pendanaan, dana desa juga bisa digunakan untuk menambah anggaran yang digunakan untuk pencegahan virus Corona” ungkapnya mengakhiri.
Untuk meningkatkan kewaspadaan, bahwa hari ini propinsi NTT belum betul-betul terkena dampak kasus ini, atau belum ada yang positif, oleh sebab itu diharapkan kepada semua elemen baik masyarakat, pemerintah, petugas kesehatan dan petugas keamanan bekerja sama untuk bisa mengatasi dan mencegah masuknya virus Corona (Covid-19).
Penulis: Dodi
