TAMBOLAKA – PASOLAPOS.COM || Gelombang masa demonstrasi mahasiswa GMNI Sumba Barat Daya kembali memadati kantor Bupati, kali ini dengan tuntutan yang tegas mengenai gaji, jam kerja, dan hari libur buruh. Selain itu, mereka juga mempertanyakan kerugian miliaran rupiah yang dialami perusahaan daerah Lawadi.
Bupati SBD, Kornelis Kodi Mete merespons orasi mahasiswa GMNI terkait pekerja domestik dan migran dengan sikap tegas dan menyampaikan bahwa persoalan tersebut juga menjadi semangat pemerintah.
“Soal pekerja domestik dan migran, sejalan dengan cita-cita GMNI, supaya jangan ada penindasan dan seterusnya, jangan ada penyimpangan, tidak ada ilegal dan seterusnya, itu menjadi semangat pemerintah” Ungkap Kodi Mete.
Kornelis juga mengungkapkan langkah konkret yang telah diambil oleh pemerintah daerah untuk menangani isu pekerja migran ilegal dan melibatkan seluruh stakeholder di Kab. Sumba Barat Daya.
“Terimakasih hari ini kita punya semangat sama-sama dsn untuk teman-teman ketahui beberapa minggu yang lalu, kita pertemuan dengan PT untuk mereduksi PMI Ilegal dan untuk libatkan seluruh stakeholder termasuk kepala desa” Ungkap Bupati SBD.
“Jadi Kalau ada nanti yang mau mencari kerja keluar negeri wajib kepala desa mengetahui dan turut merekrut, sehingga dampak-dampak seperti itu tidak akan muncul lagi” Tambahnya.
Menanggapi kerugian yang dialami oleh perusahaan daerah Lawadi, Kornelis menjelaskan bahwa saat ini masalah tersebut sedang dalam proses hukum.
“Lawadi kita sudah sama-sama tau sedang di proses hukum, transparansi apa yang saya mau berikan? Jangan sampai saya salah sampaikan untuk di bela-belain saja”.
Jelasnya kepada masa aksi demonstrasi dari GMNI SBD.
Bahkan ia mengakui bahwa ruangan kerja bupati, sekda dan eslon dua sudah di audit oleh pihak terkait dan menunggu proses hukum yang sedang berjalan.
“Kan sudah di audit semua, ruang kerja bupati, Sekda, ruangan eslon dua dan Lawadi sudah di periksa semua, kita tunggu saja proses hukumnya. Pasti ada yang salah dan harus menerima hukumannya”.
Lebih lanjut ia menambahkan bahwa perusahan Lawadi di dirikan untuk menghadirkan investor ke Kab. Sumba Barat Daya.
“Dan untuk adik-adik ketahui perusahan lawadi ini kita hadirkan untuk menjadi pintu masuk investor” Jelas Bupati SBD itu.
Aksi demonstrasi GMNI ini tidak hanya menyuarakan aspirasi buruh, tetapi juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan daerah Lawadi milik pemerintah Kab. Sumba Barat Daya.
Red: Hans Wea
