Tambolaka, Pasolapos.com= — Bayang-bayang kehancuran ekonomi di sektor peternakan kembali menghantui warga Sumba, khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD). Virus African Swine Fever(ASF) atau demam babi afrika yang mematikan diduga kuat masih bergerilya di tengah pemukiman, memicu ketakutan luar biasa bagi warga yang ingin mengembangkan usaha ternak babi mereka.
Sistem pemeliharaan babi yang masih dibiarkan lepas bebas oleh sebagian masyarakat luas disinyalir mempercepat mata rantai penularan, sementara respons dan kebijakan pemerintah daerah kini mulai menuai rapor merah dari warga setempat.
Kronologi Tragis di Etakua: Belasan Ternak Mati Massal
Keganasan virus ini bukan sekadar rumor. Realitas pahit menimpa Agus Wela, seorang peternak yang beralamat di Jalan Mahoni, Etakua, Dusun 3, Desa Panyola Umbu. Dalam hitungan hari, impiannya meraup untung dari hasil beternak sirna seketika.
20 Juni 2026:Induk babi milik Agus melahirkan 15 ekor anak (3 betina dan 12 jantan) dalam kondisi sehat.
Awal Juli 2026: Gejala klinis mulai muncul. Babi mendadak hilang nafsu makan selama tiga hari berturut-turut, mengalami lemas ekstrem, dan langsung mati di hari ketiga.
8 Juli 2026:Sang induk mati tragis meninggalkan anak-anaknya. Tak lama berselang, 4 ekor anaknya menyusul mati.Kami sangat kecewa dan terpukul. Dari 11 ekor anak babi yang tersisa saat ini, kemungkinan besar akan mati juga karena sudah mulai lemas dan tertular virus,” ungkap Agus Wela dengan nada pasrah saat diwawancarai pada Rabu (08/07/2026).
Tokoh Masyarakat Angkat Bicara: Kecam Kebijakan “Izin Impor” Bupati SBD
Korban keganasan virus ini nyatanya tidak sedikit. Kobus, salah satu tokoh masyarakat setempat, membenarkan bahwa virus ini masih menyebar luas dan dirinya pun mengalami kerugian yang sama.
Kobus secara vokal mengkritik tajam kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) SBD, khususnya Bupati dan jajarannya, terkait pemberian izin mendatangkan babi dari luar Pulau Sumba. Kebijakan ini dinilai kontradiktif dan berisiko tinggi memperparah status darurat biologis di wilayah tersebut.
“Bagaimana mungkin Pemda memberikan rekomendasi kepada pebisnis untuk mendatangkan babi dari luar Sumba di tengah situasi seperti ini? Belum ada babi luar yang masuk saja, babi milik warga lokal sudah mati bergelimpangan di depan mata,” tegas Kobus dengan nada geram.
Ia menambahkan, banyak warga seperti Jefri yang sebenarnya memiliki modal dan niat untuk memelihara babi dalam skala besar, namun terpaksa mengurungkan niat akibat tidak adanya jaminan keamanan biosekuriti dari pemerintah.
secarat tegas, Kobus menyatakan menolak keras kebijakan Bupati SBD yang memberikan lampu hijau bagi pengusaha luar. “Secara tegas saya tolak dan tidak setuju dengan kebijakan ini!” lanjutnya.
Dinas Terkait Bungkam, Masyarakat Butuh Solusi Nyata
Kritik tajam patut dilayangkan kepada instansi teknis yang berwenang. Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas (Kadis) terkait yang membidangi peternakan di Sumba Barat Daya belum memberikan keterangan ataupun respons resmi apa pun terkait langkah penanganan wabah maupun polemik izin masuknya babi dari luar daerah.
Sikap bungkam dari otoritas terkait ini semakin memperpanjang daftar ketidakpastian yang dihadapi peternak kecil Sumba. Masyarakat kini mendesak Pemda SBD untuk:
1.Menghentikan/Mengkaji Ulang” izin masuknya ternak babi dari luar Sumba demi mencegah varian virus baru.
2. Melakukan Edukasi Masifm mengenai sistem perkandangan yang aman (biosekuriti ketat), bukan membiarkan babi berkeliaran bebas.
3. **Turun Tangan ke Lapangan** untuk melakukan tracing, penyemprotan disinfektan, dan memberikan solusi konkret bagi peternak yang merugi.
Jika Pemda SBD tetap menutup mata dan telinga, maka sektor peternakan babi—yang merupakan urat nadi adat dan ekonomi masyarakat Sumba—tinggal menunggu waktu untuk runtuh total.
*(Pasolapos/Red)*